TEMPO.CO, Denpasar - Ribuan masyarakat adat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa melakukan demonstrasi ke gedung DPRD Bali. Massa merangsek memasuki halaman gedung DPRD untuk menuntut Dewan membuat surat rekomendasi kepada Gubernur Made Mangku Pastika. Isi surat itu meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang reklamasi.

Namun, saat massa berdemontrasi, tidak ada anggota Dewan yang datang. "Ini melecahkan rakyat, karena masih jam kantor tapi mereka tidak hadir," ujar Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) I Wayan 'Gendo' Suardana, Kamis, 13 Oktober 2016.

Gendo pun meminta Sekretaris Dewan DPRD Bali, I Wayan Suarjana, untuk menemui massa dan menjelaskan ketidakhadiran anggota DPRD. Setelah berdiskusi panjang, Suarjana pun mau menemui massa.

Namun, Suarjana mengaku tidak tahu ke mana para wakil rakyat pergi sehingga gedung DPRD kosong. "Ini bukan kewenangan saya. Bapak yang terhormat masih ada yang di pekerjaan masing-masing," tuturnya.

Massa tidak puas mendengarkan penjelasan Suarjana. Tim hukum ForBali pun mencari staf yang mencatat tugas anggota dewan. Tim pun bertemu dengan salah seorang staf ahli, Budhiningsih, tapi dia tidak memegang absensi anggota dewan.

Tak puas dengan keterangan Budhiningsih, Gendo dan beberapa kuasa hukum ForBALI masuk ke dalam ruangan-ruangan gedung DPRD yang dijaga ketat oleh polisi. Gendo juga sempat berbicara langsung dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Komisaris Besar Hadi Purnomo sebelum memasuki gedung.

Setelah diperkenankan untuk melihat buku tugas DPRD yang kabarnya tugas dinas keluar. Gendo dan rekan-rekan tim hukum ForBALI justru terkejut karena ruangan-ruangan sudah kosong dan ruang Sekertaris Dewan juga dikunci. "Mereka tidak mau ditemui, hilang dari ruangannya," ujarnya.

BRAM SETIAWAN
https://nasional.tempo.co/read/news/...klamasi-kecewa