Artikel ini telah tayang di diskartes.com, silakan untuk SHARE dan RATE. Tks





Tanah seluas 661,52 km2 ini bisa jadi area terfavorit di bumi Indonesia. Dikenal dengan nama Jakarta, kota impian segala ras untuk meraih rejeki, mencapai kepopuleran, bahkan sampai dianggap sebagai pijakan politik paling pas untuk menduduki kursi Presiden.

Weits tenang, kita nggak akan ngomongin perpolitikan sampai berbusa busa padahal nggak ada ujungnya. Kita bicara yang pasti-pasti aja, yang harus dipikirkan seorang Gubernur DKI Jakarta tentang duit kawasannya. Tapi sebelum itu, mari kita berandai-andai, Anda menjadi gubernur dan saya ekonomnya.

Jadi ingat jangan pernah tanya pandangan politik atau apapun itu yang terkait perpolitikan, karena bahkan secara etika itu sangat tidak sopan.

Pak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, daerah Anda termasuk yang paling mandiri di negeri ini.

Woah, keren nggak sih? Bisa dibilang provinsi ini satu-satunya yang nggak pusing pas kemarin ada penundaan Dana Alokasi Umum (DAU), padahal isu nasional lhoh.

Sekedar refreshment, pemerintah daerah bisa dapet duit dari dua sumber yaitu dari diri sendiri (pendapatan daerah) dan dari pemerintah pusat (salah satunya DAU).

Ternyata memang sumber pendapatan utamanya dari diri sendiri yaitu pajak, yang di APBD 2016 diperkirakan mencapai lebih dari 32 Triliun. Nggak aneh kok, hitung aja jumlah perkantoran dan industri di kawasan ini. Mall-mall, pertokoan, serta jangan lupakan dengan tempat hiburan yang penuh sesak ketika malam merayap. Well, nampaknya saya salah satu pembayar pajak hiburan untuk DKI Jakarta di malam hari.

Tapi kalo saya yang jadi Gubernur DKI Jakarta, beberapa tempat pasti saya tutup. Bukan karena saya nggak suka Alexis, Malioboro, Sun City, dan semacamnya. Efeknya itu lhoh, nggak baik buat ABG atau OKB. Biarlah kami-kami ini yang menikmatinya, generasi selanjutnya nggak perlu tahu tempat seperti itu pernah ada.



Kepadatan penduduknya mengalahkan Hongkong lhoh!

Ini yang perlu diwaspadai, jumlah penduduk dan kepadatannya. Lebih dari 11 juta jiwa telah menghuni Jakarta, dan berdasarkan data BPS disebutkan bahwa ada 15 ribu mulut yang harus disuapi per km2. Angka itu mengalahkan kepadatan Hongkong di tahun 2012 sebanyak 6 ribu jiwa per km2.

Bukan berarti saya menyarankan pembatasan urbanisasi atau mengontrol para istri beranak pinak, tapi ada cara yang lebih oke nampaknya untuk memanfaatkan kepadatan penduduk.

Konsepnya penduduk dalam jumlah buanyak bisa dianggap sebagai sumber daya manusia yang potensial, sebagai konsumen, produsen, inovator, bahkan inventor atau penemu. Sebenarnya masalah muncul karena mereka yang dianggap tidak memiliki skill, kurang mendapat pengarahan insentif. Wajar lah dengan jumlahnya yang banyak banget, tapi saya jadi inget film “Pay it Forward”.

Jadi tu film bercerita tentang membantu orang lain dengan bayaran “khusus”. Khusus disini bukan berarti uang, tapi harus membayar dengan membantu orang yang lain pula, begitu seterusnya. Kalo di bahasa psikologis, ini seperti teknik mentoring. Membuat orang melakukan sesuatu untuk orang lain.

Mungkin enggak sih diterapkan ke penduduk Jakarta? Pertanyaan ini selevel dengan pertanyaan “mungkin ga orang ke Bulan” yang ditanyakan tahun 1900.

Yakin deh bisa terwujud, pasti butuh extra effort, tenaga yang luar biasa banyak, tapi ingat, segala sesuatu selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Jadi dengan program yang kontinyu, konsisten, ga perlu ngoyo, nampaknya mentoring para warga DKI Jakarta bisa dimulai.

Angka kriminalitasnya ngeriii, Bapak

Masih ingat kasus pemerkosaan seorang karyawati di jembatan umum atau penculikan anak kecil yang tertangkap kamera CCTV. Okey kesampingkan dulu masalah ekonomi, meskipun ujung-ujungnya nanti ke duit juga. Tapi kriminalitas bisa dibilang mempertontonkan peradaban kita, sayangnya juga sebagian besar pelaku kejahatan jalanan ini adalah mereka yang dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Dimana menurut data BPS, kebutuhan hidup minimumnya sebesar Rp 2,5 juta di tahun 2015.

Baca Juga Harga Minyak Dunia Dan Nasi Goreng
Jadi sebenarnya konsep monitoring pemerintah daerah yang tadi kita bahas sebelumnya, akan sampai kepada suatu outcome positif yaitu mereduksi tingkat kejahatan.

Mulia sekali bukan pekerjaan kawan-kawan PNS di Jakarta. Sudah berusaha membekali para penduduknya dengan ilmu untuk survive, bisa pula menekan tingkat kriminalitas. Anda tidak perlu menjadi Superman dengan celana dalam merah diluar, jadi PNS ternyata bisa memberi manfaat buat sesama.

Terus apa KESIMPULAN dari obrolan kita?

Begini Bapak Ibu, siapapun yang kelak menjadi Gubernur DKI Jakarta dia akan mengontrol daerah dengan perputaran uang lebih dari 50% perputaran uang nasional. Tidak heran kalau disebut ibu kota ini menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia.

Mau tahu contoh riilnya?

Ingatkah Anda ketika banjir besar melanda Jakarta beberapa tahun silam, dimana transportasi tidak bisa digunakan dan barang-barang numpuk di jalan hingga akses ke pelabuhan tersendat. Miliaran rupiah ekonomi Indonesia dirugikan setiap harinya, coba kalo duit segitu buat dibeliin bakso. Lebih maknyus tuh

Tetapi….

Dibalik kekayaan itu ada kesenjangan yang luar biasa, masih lagi ditambahin konflik antar simpatisan. Kriminilitas meningkat karena kesenjangan ekonomi, ketidak puasan pimpinan muncul karena kesenjangan pula. Yakin deh kalo perut terisi dan kesenjangan terkontrol, konflik akan turun. Jadi, masih maukah Anda menjadi Gubernur DKI Jakarta?