TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat menilai banjir melanda Kabupaten Garut disebabkan alih fungsi lahan yang sudah lama terjadi.
"Ada alih fungsi lahan di beberapa hulu sungai termasuk di DAS (Daerah Aliran Sungai) Cimanuk, terutama di wilayah milik Perhutani yang sudah lama dari tahun 1990-an," ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Dadan Ramdan, Rabu (21/9/2016).
Kondisi alih fungsi lahan tersebut sudah sangat kritis pada 2000. Di sana tak ada lagi tegakan kayu di kawasan tersebut.
Semenjak alih fungsi lahan berlangsung, tidak ada perhatian pemerintah setempat untuk memperbaiki kawasan. Pemda pun berdalih kawasan tersebut milik Perhutani.
"Sehingga tidak ada intervensi dari Pemda, walaupun di tata ruang, di RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) 80 persen wilayah tersebut memiliki fungsi konservasi yang sudah diatur di RTRW Pemda Garut," kata dia.
Banjir bandang yang merenggut puluhan korban jiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Agar ke depan tidak terulang kasus serupa di Garut.
"Atas kejadian ini yang bertanggung jawab untuk tata kelola hutannya Perhutani. Tapi, Pemda tidak bisa tinggal diam, karena tetap harus ada kebijakan menyelamatkan warga," ia menambahkan.
Walhi Jabar meminta Pemda Garut berkonsolidasi dengan semua pihak dari masyarakat, Perhutani dan institusi pengelola kawasan hutan lainnya seperti BKSDA.
"Harus berembuk untuk sama-sama mencari solusi yang bisa menjamin daerah-daerah tangkapan air ini sesuai dengan fungsi. Terutama, saya kira, harus jadi konsen bersama di DAS Cimanuk," kata dia. (TRIBUN JABAR)