JAKARTA, BIJAKS - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Herwindo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengatasi persoalan yang telah merugikan industri kelautan dan perikanan nasional.

Sebab, implementasi penerapan Inpres Nomor 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional berjalan lambat sehingga menciptakan kerugian material dan ketidakpastian berusaha di Indonesia.

Berdasarkan analisa dan evaluate yang diterbitkan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), terdapat banyak kesalahan yang dilakukan tiga perusahaan perikanan nasional. Namun, hasil tersebut sama sekali tidak ditindaklanjuti secara hukum selama ini sehingga berakibat tiga perusahaan tersebut mengalami kerugian sangat besar.

“Kerugiannya tidak main-main, mencapai ratusan miliar rupiah selama hampir dua tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan sama sekali tidak peduli dengan kebijakan mereka yang jelas-jelas telah merugikan sektor kelautan dan perikanan nasional,” katanya di Jakarta, Minggu (18/9).

Jika ketiga perusahaan tersebut benar melakukan kesalahan fatal, maka seharusnya tindakan hukum harus dilakukan. Sehingga jelas bagi perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan antisipasi mengurangi dampak kerugian. (es/rm/sc)
http://www.bijaks.net/news/article/4...ktor-perikanan