JawaPos.com - Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika defisit. Untuk mengatasinya, Pemda Mimika melakukan pendekatan ke PT Freeport Indonesia untuk mengajukan pinjaman.

Defisit APBD Mimika ini terjadi lantaran Pemerintah Pusat menunda sebagian penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 100 miliar, kemudian menyusul pemotongan jatah royalti untuk satu semester.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Mimika, Simon Mote yang juga Sekretaris Tim Anggaran Pemda Mimika mengungkapkan, untuk menyiasati defisit anggaran sekitar Rp 30 miliar, Pemda akan melakukan tiga langkah.

Pertama, dikatakan Simon Mote, dengan mengurangi kegiatan atau program yang belum berjalan. Kemudian langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh Pemda Mimika adalah dengan melakukan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia untuk mengajukan pijaman.

Selain pendekatan dengan PT Freeport Indonesia, Pemda juga berencana mengajukan pinjaman dari pihak bank. “Tiga langkah itu yang akan kita lakukan untuk menutupi defisit Rp 30 miliar,” paparnya dikutip dari Radar Timika (3/9).

Jadi untuk sekarang ini, menurut Simon Mote, tidak ada penambahan lagi dalam APBD Perubahan. Kecuali jika ada peluang untuk mendapatkan pinjaman.

Penambahan belanja bisa dilakukan jika pinjaman dari PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari Rp 30 miliar. Misalnya PTFI meminjamkan dana Rp 100 miliar, berarti masih ada sisa Rp 70 miliar yang bisa digunakan untuk menambah belanja kegiatan.

“Tapi kalau dia kasih pas tutupi defisit maka kegiatan tambahan ini kita tiadakan,” ujarnya.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan yang baru, Bappeda juga sudah mengakumulasi usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dituangkan dalam belanja APBD Perubahan.

Total penambahan mencapai Rp 200 miliar. Tapi Kemudian Menkeu Sri Mulyani memangkas anggaran besar-besaran dan berimbas ke daerah termasuk Mimika.

“Rencana penambahan Rp 200 miliar lebih kemarin itu otomatis gugur, karena kita defisit,” katanya lagi.

Nah, jika negosiasi pinjaman ke PTFI ataupun bank gagal, maka otomatis beberapa kegiatan yang sudah masuk dalam APBD akan ditunda. Salah satu contohnya, studi banding ke luar negeri bersama Dinas Pendidikan yang dalam pembuatan paspor hingga visa menggunakan anggaran daerah.

Sementara kegiatan yang sudah kontrak dan sudah berjalan tidak mungkin diganggu lagi apalagi dibatalkan, karena sudah di pihak ketigakan. “Tidak mungkin batalkan karena proses administrasi sudah ditetapkan pemenang, ini tidak mungkin kita kurangi itu,” pungkasnya. (sun/fab/JPG)