MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan memberlakukan darurat militer jika kebijakan perang melawan narkoba diganggu. Ancaman Duterte muncul setelah Mahkamah Agung Filipina mempertanyakan kewenangan Duterte merilis nama-nama pejabat yang dituduh sebagai pelindung gembong narkoba.

Presiden Filipina yang dijuluki “The Punisher” itu bereaksi terhadap surat Ketua Mahkamah Agung Lourdes Sereno yang ditujukan kepadanya pada hari Senin. Surat itu mempertanyakan keputusannya untuk merilis nama-nama hakim yang dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba secara ilegal.

Menurut surat Sereno, hanya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim. Surat itu juga menegaskan bahwa proses hukum harus diikuti sebelum nama hakim dirilis di depan publik sebagai pihak yang terlibat perdagangan narkoba maupun yang melindungi gembong narkoba.

Ketua Mahkamah Agung itu juga menunjukkan bahwa hakim juga ditargetkan oleh penjahat, termasuk gembong narkoba, dengan 26 kasus pembunuhan sejak tahun 1999.

Namun Duterte menganggap pengadilan telah mengganggu kebijakannya soal perang melawan narkoba. Dia memperingatkan Mahkamah Agung perihal “perang konstitusional” jika pengadilan mengganggu kebijakannya.

Sejak Duterte menjabat sebagai presiden dan meluncurkan perang terhadap narkoba, lebih dari 500 orang yang dituduh sebagai pemakai dan gembong narkoba dibunuh.

”Jika ini akan terus berlanjut dan jika Anda akan mencoba untuk menghentikan saya, maka baik-baik saja. Apakah Anda ingin saya menyatakan darurat militer?,” kata Duterte yang tampak marah dalam pidatonya hari Selasa, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu (10/8/2016).

”Filipina menjadi korban. Saya berduka bagi begitu banyak wanita dirudapaksa, lelaki dibunuh, bayi dirudapaksa, karena kecanduan narkoba,” katanya lagi.

”Jangan membuat konfrontasi, perang konstitusional, kita semua akan kalah,” imbuh Duterte.