Jakarta - Presiden Jokowi menegur Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena ada Rp 13,9 triliun yang masih disimpan di bank dan belum dibelanjakan untuk pembangunan. Ahok menanggapi.

"DKI itu enggak ada DAU (Dana Alokasi Umum). Presiden kan cuma bercanda kasih contoh saja. Kalau yang dikritik-kritik itu kan daerah dapat DAU, ditransfer (tapi) enggak dipakai. DKI enggak ada DAU," kata Ahok di Hotel Grand Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Menurut Ahok, yang dimaksud Jokowi di arena Rakornas TPID VII tadi adalah soal DAU. Jakarta adalah provinsi yang memang tak mendapat DAU. Sesampainya di Balai Kota, Ahok menjelaskan lagi soal ini.

"Daerah lain kan mendapat DAU, dana alokasi umum. Tapi uang yang dikirim dari puast di sana dimasukkan lagi ke bank. Kalau kita kan enggak. Kita kan enggak dikirim duit dari pusat," tutur Ahok.

Lalu duit di Jakarta Rp 13,955 triliun yang dimaksud Jokowi itu duit apa? Ahok menyatakan nominal itu adalah uang yang harus diserap Pemprov DKI secara baik. Namun proyek-proyek Jakarta memang baru mulai, jadi anggaran itu belum terserap sempurna.

"Ya Rp 13,9 triliun itu kan serapan anggarannya mesti dibaca. Sekarang proyek-proyek kita kan baru mulai kerja," kata Ahok.

Jokowi, kata Ahok, telah berbicara soal keuangan. Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengatur arus kas (cash flow) agar efektif. Soal Rp 13,9 triliun itu, Ahok kemudian menjelaskan agak lain, bahwa itu adalah pendapatan pajak yang belum tersalurkan untuk pembelanjaan. Soalnya, arus kasnya masih perlu diperbaiki.

"Ya Menteri Keuangan bilang, 'DKI kan bagi pajaknya gede nih, itu ditahan dulu baru dikirim.' Terus saya bilang sama Menteri, yang tahun lalu saja enggak ngirim Rp 4 triliun atau Rp 5 triliun. 'Masa?' katanya. 'Ya, Bu. (Silakan) Cek,' saya bilang," kata Ahok.
(dnu/aan)