JAKARTA - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menyerukan agar momen Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 nanti dijadikan alasan bagi penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama.

"ACTA meminta agar KPK mengusut tuntas dugaan-dugaan korupsi yang ada di Pemprov DKI Jakarta, kita tahulah siapa gubernurnya sekarang," ujar Sekretaris Jenderal ACTA, Jamaal Yamani di Kantor ACTA, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016).

ACTA, lanjut Jamaal, meminta KPK untuk tidak menelantarkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang menyeret Ahok itu.

"Kita mendorong agar kasus-kasus suap di Pemprov DKI itu jangan ditinggalkan, tetap harus diusut sampai selesai," ucap Jamaal.

Jamaal merincikan setidaknya ada tiga dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI yang menyeret keterlibatan Ahok.

Tiga dugaan korupsi itu, yakni pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, pembebasan lahan di Taman BMW dan soal reklamasi di Teluk Jakarta.

Meski Ahok kerap mengaku tidak terlibat dalam berbagai kasus korupsi dan tak menerima uang, namun menurut Jamaal sebagai Gubernur DKI otomatis terlibat dalam setiap mengeluarkan kebijakan.

"Tapi harus dilihat setiap proposal yang diajukan dan disetujui, berarti dia menjalankan kebijakan-kebijakan itu. Kebijakan-kebijakan inilah yang diperjualbelikan," papar Jamaal.

Jamaal menegaskan ACTA tak mempersoalkan Ahok yang ingin maju kembali di Pilkada. Namun, ia meminta KPK untuk menuntaskan keterlibatan Ahok terlebih dahulu sebelum ia maju di Pilgub DKI bahkan memimpin kembali Jakarta.

"Kita enggak ada urusan dia mau ikut Pilkada dan sebagainya, kita hanya ingin kasus-kasus yang menyeret Ahok diusut tuntas," pungkasnya.

(sumber: http://news.okezone.com/read/2016/07...diusut-tuntas)