Jurnalis: Salsabila Qurrataa'yun

Tanggal Berita: Selasa, 19 Juli 2016

Sumber Berita: http://news.okezone.com/read/2016/07...-di-cengkareng

---

JAKARTA - Kasus pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menyita perhatian DPRD DKI untuk membentuk panitia khusus (Pansus).

Pansus tersebut pun sudah disahkan hari ini dalam rapat tertutup yang digelar di Gedung Dewan Kebon Sirih. Pansus pembelian lahan di Cengkareng itu dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan.

"Ketuanya Pak Ferrial," kata Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Pansus tersebut diharapkan dapat menyelidiki lebih dalam soal laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI 2015.

Selain itu, Pansus diharapkan mampu menyelidiki proses pembelian lahan seluas 4,6 hektar yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Pemprov DKI.

Sebagaimana diketahui, pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat menimbulkan polemik, kerena Pemerintah Provinsi DKI diduga membeli lahan miliknya sendiri.

Kasus tersebut berawal pada November 2015. Dinas Perumahan membayar uang sebesar Rp668 miliar ke pemilik sertifikat lahan bernama Toeti Soekarno. Namun, dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) diketahui adanya dugaan mark up anggaran dalam pembelian lahan itu.

Bareskrim Polri pun tengah bergerak menelusuri dugaan penyelewengan dalam jual beli yang dilakukan Pemprov DKI itu. Bahkan, Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah diperiksa Bareskrim.

Sayangnya, Ahok yang dikorek keterangannya selama empat jam itu enggan membeberkan kepada awak media. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku, sudah menyampaikan semua yang diketahuinya terkait pembelian lahan di Cengkarenh yang diduga terjadi penggelembungan (mark up) anggaran.

"Tanya penyidik deh," kata Ahok usai dimintai keterangan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 14 Juli 2016.