Lembaga Survei Datalyst Indonesia merilis hasil survei tentang pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hasilnya menunjukkan, proyek di era Gubernur DKI Jakarta Ahok itu dipandang negatif oleh netizen.

Survei ini disampaikan Datalyst Indonesia di Jakarta, Jumat (24/6/2016)

Datalyst Indonesia menjaring pendapat netizen dari tulisan di Twitter selama tiga bulan terakhir. Ternyata, pembelian lahan tersebut membuat buruk citra mantan Bupati Belitung Timur itu.

Selain itu, masalah banjir di Ibu Kota juga jadi sorotan yang memunculkan sentimen negatif. Ahok dipandang tak mampu menyelesaikan permasalahan banjir secara tuntas.

Apalagi, Ahok punya kebiasaan buruk dengan menyalahkan pihak lain atas beragai permasalahan yang terjadi di Jakarta.

sumber: http://news.okezone.com/read/2016/06...egatif-netizen

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus membayar kerugian negara sebesar Rp191 miliar dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2014.

Demikian dikatakan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Jasin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Menurut Jasin, kewajiban membayar harus dilakukan agar tidak ada ganjalan dalam opini laporan keuangan Pemprov DKI di tahun-tahun berikutnya.

"Ya memang harus dikembalikan, kalau tidak jadi ganjalan opini laporan keuangannya," ujar Jasin di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Jasin tak mau mempersoalkan keengganan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengembalikan uang tersebut karena merupakan haknya untuk mengembalikan atau tidak.

Namun, ia tetap mengingatkan bila Ahok bersikukuh tak mau mengembalikan kerugian negara akan selalu memengaruhi opini laporan keuangan Pemprov DKI.

"Ya itu haknya Pak Ahok, tapi kalau BPK itu apabila ada kerugian negara itu sebelum dikembalikan maka belum bisa berubah opini laporan keuangannya, nanti jadi ganjalan terus tapi setelah dikembalikan itu lain opini laporan keuangannya," ujar Jasin.

Sebelumnya, Ketua BPK Harry Azhar Azis menyatakan Pemprov DKI harus membayar kerugian negara sebesar Rp191 miliar dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Temuan tersebut merupakan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2014.

Namun, Ahok menyebut hal itu tidak bisa dilakukan. Ia pun sudah membuat Instruksi Gubernur kepada SKPD untuk ditindaklanjuti ke BPK.

sumber: http://news.okezone.com/read/2016/06...erugian-negara