London - Lebih dari 1 juta orang telah menandatangani petisi menyerukan referendum kedua untuk keanggotaan Uni Eropa bagi Inggris. Petisi ini muncul setelah pendukung Inggris keluar dari Uni Eropa dengan angka kemenangan yang mengejutkan dalam referendum pada 23 Juni lalu.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (25/6/2017), situs resmi parlemen Inggris sempat down karena terlalu banyaknya pengguna internet yang mengakses dan menambahkan nama mereka dalam daftar petisi yang menyerukan referendum baru usai, referendum bersejarah pada Kamis (23/6).

"Kami yang ini menandatangani ini menyerukan kepada pemerintah Inggris untuk menerapkan aturan yang mengatur, jika suara 'remain' atau 'leave' kurang dari 60 persen didasarkan pada jumlah pemilih kurang dari 75 persen, seharusnya ada referendum lain," demikian bunyi petisi itu.

Kubu 'Leave' yang ingin keluar dari Uni Eropa, memenangi referendum dengan dukungan 51,9 persen pemilih melawan kubu 'Remain', yang ingin tetap bergabung, dengan hanya 48,1 persen pemilih. Jumlah total pemilih pada referendum itu hanya sekitar 33 juta orang dari total 46 juta pemilih terdaftar, atau sekitar 72,2 persen saja.

Hasil referendum itu memicu berbagai reaksi dan memecah belah Inggris dalam berbagai sektor, mulai dari kalangan muda-tua, wilayah utara-selatan, wilayah perkotaan-pedesaan, hingga warga berpendidikan-kurang berpendidikan.

Hingga Sabtu (25/6) pukul 10.30 GMT, tercatat sudah sekitar 1.130.000 orang yang menandatangani petisi itu. Petisi diajukan pada situs resmi pemerintah dan parlemen Inggris. Jumlah itu 10 kali lebih besar dari jumlah tanda tangan yang diperlukan agar sebuah petisi dibahas oleh parlemen, yakni sekitar 100 ribu tanda tangan.

Peta menunjukkan warga yang menandatangani petisi itu datang dari kota-kota besar Inggris, dengan jumlah paling banyak dari London. Bahkan ada petisi terpisah yang menyerukan Wali Kota Sadiq Khan untuk menyatakan London merdeka dari Inggris dan bergabung dengan Uni Eropa.

Salah seorang juru bicara parlemen Inggris menyatakan, situs untuk petisi itu terpaksa ditutup sementara karena terlalu banyak pengguna internet mengakses satu halaman petisi. "Secara signifikan jauh lebih tinggi dari akses untuk petisi lainnya," sebutnya.

Komisi Petisi pada parlemen Inggris berhak menentukan apakah isu-isu yang diangkat dalam petisi dijadwalkan akan menggelar rapat pada Selasa (28/6) depan. Belum ada tanggapan dari pemerintah Inggris soal petisi ini.

sumber

nah lho