JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombdusman RI Adrianus Meliala mengakui cukup banyak masyarakat yang melaporkan instansi Polri ke Ombudsman atas dugaan malapraktik. Pelaporan terhadap kepolisian menempati posisi nomor dua terbanyak setelah pengaduan terhadap pemerintah daerah.

"Yang dilaporkan kedua tertinggi adalah polisi. Kami catat, ada 10 maladministrasi yang dilakukan kepolisian," kata Adrianis dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (25/6/2016).

Dugaan maladministrasi terbanyak yang dilaporkan yaitu terkait penundaan berlarut. Sementara salah satu poin lainnya, yakni penyimpangan prosedur, angka pelaporannya juga termasuk tinggi.

Adrianus menduga, dalam konteks penyimpangan prosedur ini juga terjadi berbagai tindak penyiksaan oleh Polri terhadap tersangka.

"Kami menduga di situ terjadi penyiksaan. Penyimpangan prosedur yang berakhir dengan penyiksaan," ujar Adrianus.

Pendidikan penyidik polisi

Adrianus menilai penyidik semestinya diberi pendidikan yang baik agar caranya mengorek informasi dari tersangka bukan dengan kekerasan. Menurut dia, penyiksaan polisi terhadap tersangka dilakukan untuk mencari bukti dan ingin membuat orang yang dia periksa mengakui perbuatannya.

"Padahal pengakuan itu tidak penting, yang penting itu petunjuk dan alat bukti lain. Mungkin karena polisinya malas, dikejar waktu, tidak ada biaya, maka dikejar ke pengakuan. Dibombardir si tersangka," kata Adrianus.

Adrianus mengatakan, cara membuat tersangka mengaku dengan penyiksaan itu justru bisa menghambat proses hukumnya. Kerap dijumpai saat sidang keterangan yang diberikan terdakwa berbeda dengan berita acara pemeriksaan.

"Kesaksiannya bisa ngaco, pengakuan beda waktu pengadilan. Mestinya proses hukum cepat, nadinya terhambat karena dia ngomongnya lain," kata dia. (Baca: Polisi Jadi Lembaga yang Paling Banyak Dilaporkan ke Komnas HAM)

sumber

ngelapor ke Ombdusman ini ngefek ga sih ?