HarianPapua.com– Kualitas Pendidikan yang tidak bermutu di tanah Papua lahir dari berbagai isu-isu negatif yang hadir lewat dinamika politik yang hingga saat ini terus bergulir di Papua.

Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Papua baru-baru ini mencatat adanya gelombang besar para tenaga guru yang ‘lebih’ memilih untuk bekerja di Kantor Dinas Pendidikan daripada harus mengajar di sekolah-sekolah yang berada di pedalaman Papua.



Hal tersebut dikatakan Wilius Kogoya, salah seorang anggota BAP Papua yang mengatakan bahwa pilihan guru-guru tersebut tidak terlepas jauh dari dinamika politik yang terjadi di Papua.

Sebut saja beberapa sekolah di Kabupaten-Kabupaten pemekaran yang Kepala Sekolahnya dipilih langsung oleh Bupati terpilih padahal kualitas sebagai seorang pemimpin (dalam hal ini menjadi kepala sekolah) belum jelas terlihat atau tidak terkualifikasi sama sekali.

“Apalagi kalau kepala sekolah ditentukan karena kepentingan politik, jadi bupati yang tunjuk bukan guru-guru yang memilih dan menentukan kepala sekolah karena kinerja dan kualitas,” kata Wilius kepada Rimanews, Senin (20/6/2016).

Selain masalah internal yang terjadi di beberapa sekolah di Papua, ada juga masalah yang sudah menjadi rahasia umum. Sebut saja sekolah-sekolah yang kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat yang sibuk dengan urusan dinamika politik yang berujung pada bobroknya kualitas pendidikan di Papua.

Kapan pendidikan di tanah Papua bisa kaya seperti sumber daya alamnya?