Kesimpulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut tidak adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai kecaman. Salah satunya dari penggagas Undang-Undang KPK Romli Atmasasmita.

Guru besar ilmu hukum pidana Universitas Padjajaran itu mengatakan, kalau KPK kemudian menyatakan pengadaan senilai Rp 800 miliar itu tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, bagaimana dengan kasus lain seperti halnya perkara Suryadharma Ali (SDA), Jero Wacik dan Miranda Goeltom.

Sebab, dalam penanganan kasus-kasus tersebut lembaga antirasuah berpedoman terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutkan dipakai KPK untuk menetapkan mereka menjadi tersangka.

“Kalau sikap KPK seperti itu di kasus Sumber Waras, maka kasus Jero Wacik, Siti Fadillah Supari, Suryadharma Ali dan Miranda Goeltom tidak bisa jadi tersangka atau terpidana,” ketus Romli, saat dihubungi Aktual.com, Selasa (15/6).

Dalam menjerat SDA, KPK memang berpegang teguh terhadap hasil audit BPK. Dimana, lembaga auditor negara itu melakukan investigasi terhadap kegiatan Kementerian Agama tahun anggaran 2010-2013.

Begitu pula dengan kasus yang menjerat Jero Wacik saat dia memimpin Kementerian ESDM. Ketika itu hasil audit laporan keuangan BPK terhadap Kementerian ESDM jadi rekomendasi untuk investigasi kasus.

Bukan hanya itu, dalam menangani kasus wisma atlet Hambalang, KPK juga menjadikan audit BPK sebagai senjata utama. Bahkan, sama seperti yang dilakukan BPK terhadap pengadaan tanah RS Sumber Waras.

Penemuan tindak pidana korupsi dalam proyek Hambalang juga dilakukan BPK dengan bersandar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang kemudian jadi alat KPK untuk menjerat Andi Mallarangeng dan Wafid Muharam selaku pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baik SDA, Jero Wacik, Andi dan Wafid sudah menjadi narapidana, yang sekarang mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung. Mereka pun dapat hukuman yang tak ringan, lebih dari empat tahun penjara.

KPK di depan Komisi III DPR RI, hari ini Selasa (15/6), memaparkan hasil penyelidikan kasus RS Sumber Waras. Ketua KPK Agus Rahadjo menyebut pengadaan tersebut tidak melawan hukum.

“Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya,” kata Agus, di gedung DPR, Jakarta.
(Nebby)

http://www.aktual.com/jadikan-jero-d...-sumber-waras/

KPK dan BPK: dua lembaga negara dengan peran vital dalam pemberantasan korupsi. Kita tak bisa menerima adanya keretakan integritas di sana.Tak bisa ada wilayah abu-abu: Entah Pimpinan KPK mundur atau pimpinan BPK dipecat. Masalah serius dalam integritas tidak bisa dibiarkan. Dalam benturan antara KPK dan BPK, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu salah. Temukan, lalu tagih pertanggungjawaban! Masalah utama bukan Ahok bersalah-tidak. Tapi siapa di KPK-BPK yang menyapu keadilan serta kepercayaan publik ke balik karpet kompromi.