Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mulai mengajukan anggaran untuk kementeriannya di 2017 mendatang. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2017, Susi mengajukan anggaran sebesar Rp 10,76 triliun.

Pagu anggaran yang diajukan Susi ini terhitung turun dibanding APBN-P 2016 yang mencapai Rp 11,6 triliun. Dengan anggaran yang diajukan, Susi mengatakan akan fokus pada 10 program, dan yang paling besar akan dialokasikan untuk perikanan tangkap sebesar Rp 2,2 triliun.

"Pagu 2017 kita usulkan Rp 10,76 triliun untuk 10 program. Pagu ini lebih rendah Rp 415 miliar dari pagu sebelum APBN-P 2016 sebesar Rp 11,16 triliun," kata Susi dalam rapat Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKAKL) 2017 di Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Tahun depan, Susi menargetkan penerimaan sektor perikanan mencapai 9,5 persen dari PDB, atau mampu menghasilkan 24 juta ton ikan per tahun dan mampu ekspor hingga hingga USD 7,62 miliar. Pihaknya juga menargetkan beberapa program prioritas yang disusun bersama jajarannya.

"Kita juga akan lakukan perluasan kawasan konservasi laut hingga 18,7 ha. Tingkat konsumsi ikan kita juga kita targetkan meningkat serta nilai tukar Rupiah di nelayan kita targetkan meningkat," tuturnya.

Dari anggaran 2017 ini, Menteri Susi meminta untuk membeli pesawat intai dan kapal markas.

Dalam pagu anggaran 2017, Menteri Susi mengusulkan membeli 6 pesawat patroli secara multiyears seharga Rp 900 miliar.

Menurut Susi, dengan pembelian pesawat, ongkos operasional patroli laut bisa lebih murah ketimbang dengan menggunakan kapal laut. Bahkan menurutnya, negara bisa menghemat lebih dari Rp 500 miliar per tahun.

"Total kita hitung setahun dengan jam kerja 5 hari untuk 6 pesawat biaya hanya Rp 35 miliar, sementara kalau dengan patroli kapal laut dengan jam operasi 3 hari kerja selama 50 jam bisa mencapai Rp 600 miliar," kata Susi.

Menurut Susi, dari satu tahun penghematan dengan membeli pesawat patroli itu bisa digunakan untuk membeli kapal laut yang kecil-kecil. "Kalau kita dipaksakan beli kapal laut banyak-banyak, biaya operasinya juga besar-besar," katanya.

Selain itu, Menteri Susi berencana membeli kapal markas. Susi mengatakan, armada itu dibutuhkan untuk memperkenalkan sektor kelautan dan perikanan sehingga dapat digunakan antara lain untuk bakti sosial, aktivitas pengobatan seperti rumah sakit dalam kapal, dan menunjukkan demonstrasi prosesing atau pengolahan ikan.

"Kita harus mempunyai kapal yang menampilkan dan meyakinkan bahwa sektor kelautan dan perikanan Indonesia itu besar. Akan ada rumah sakit di dalam kapal dan prosesing untuk sekolah pengolahan," katanya.

Susi menyatakan bahwa bila meminjam kapal perang dari tentara kerap kali fasilitasnya tidak sesuai seperti kegiatan untuk bakti sosial, atau kapal-kapal patroli yang dimiliki KKP tidak juga dapat digunakan untuk itu.

Berdasarkan analisis yang dilakukan KKP, penggunaan operasi untuk pesawat dinilai lebih luas dibandingkan dengan menggunakan kapal patroli, serta biaya operasional untuk pesawat juga dinilai lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan kapal patroli.

"Dua-duanya (pesawat dan kapal patroli) kita butuhkan, tetapi dengan memakai pesawat patroli maka bisa mengurangi agar patroli kapal laut tidak bisa jalan terus-menerus," kata Susi.

Namun demikian, rencana Susi ini dikritik oleh Anggota DPR.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengemukakan, kegiatan anggaran untuk mengalokasikan seperti kapal markas dan pesawat baru bukanlah sesuatu hal yang sifatnya urgen atau mendesak.

"Perhatikan keluhan masyarakat. Sangat kontradiktif daya beli masyarakat sedang rendah, justru pemerintah mengalokasikan kegiatan yg bersifat mercusuar seperti pesawat baru," katanya.

Dia mengingatkan bahwa lahirnya KKP untuk mensejahterakan nelayan dan pembudidaya ikan yang ketika itu belum ada institusi yg mengurus secara khusus mereka, sehingga sebaiknya kegiatan yang bersifat mercusuar itu dialihkan mengingat kondisi fiskal anggaran negara saat ini.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Komisi lV DPR RI, Edhy Prabowo. Dia menuding dengan adanya penghematan anggaran negara kebijakan Menteri Susi lebih condong pada modernisasi pembelian pesawat bukan pada dampak kesejahteraan nelayan.

"Apakah itu sesuatu yang urgent, apakah ini harus dilakukan dengan pembelian pesawat-pesawat pengintai bakal berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan. Ini yang perlu dilihat," ujar Edhy.

Pihaknya memberikan alternatif adanya kerja sama dengan segenap jajaran keamanan lainnya seperti TNI angkatan darat, laut dan udara. Sehingga, pembelian pesawat intai ini tidak terlalu darurat.

"Saya lihat kebijaksanaan ibu (Susi) melihat memodernisasi pengawasan ibu, anggaran belum berpihak, investasi besar kepada pengawasan laut, dibanding dengan nelayan larangan cantrang alat tangkap enggak boleh. Enggak lihat perbaikan buat kompensasi enggak boleh tegakkan hukum buat alat tertentu alat nelayan susah. Saya bicara ini atas dasar masukan salah satunya Gubernur Jateng (Ganjar Pranowo)," kata Edhy

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, pembelian pesawat intai diperlukan untuk menegakkan kedaulatan perairan laut wilayah Indonesia.

"Ini merupakan cita cita kita sebagai negara poros maritim, kita sangat kekurangan armada buat pengawasan laut kita," kata Susi saat rapat bersama Komisi IV DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Susi menjelaskan pengajuan anggaran bakal menghemat anggaran hingga Rp 500 miliar per tahun jika dihitung dari biaya operasional, pembelian bahan bakar, sampai luas wilayah pengawasan. Apalagi, penghematan anggaran mampu ditukar dengan pembelian speedboat kecil buat pulau-pulau perbatasan di Indonesia.

"Pengeluaran BBM per 50 jam Rp 529 juta, pakai pesawat Rp 14 juta. Kita bisa kurangi kapal laut enggak jalan terus menerus. Total kita hitung kerja 5 hari 6 pesawat biaya hanya Rp 35 miliar, kapal laut dengan 50 jam operasi 3 hari mencapai 600 miliar. Penghematan 600 miliar, jadi kita bisa nambah kapal-kapal speedboot kecil," tutur Susi.

sumur: http://www.merdeka.com/uang/saat-dpr...litnews-4.html

Anggota hewan mungkin sedang lapar...