JK: Pemangkasan Anggaran tak Pengaruhi Pertumbuhan

JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pengurangan belanja di tiap kementerian dan lembaga tak akan mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, penurunan pertumbuhan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh pemangkasan anggaran.

"Itu kan pertumbuhan ekonomi tidak hanya karena anggaran. Anggaran ini penting, tapi bukan hanya itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/6). Ia menerangkan, penurunan pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh menurunnya nilai ekspor dan industri di tanah air, serta menurunnya pendapatan masyarakat.

Kondisi ini pun mempengaruhi penurunan konsumsi masyarakat. "Kalau ekspor turun, kalau industri menurun dia punya produksi, atau pendapatan masyarakat berkurang, atau harga batu bara tetap begini, sawit begini. Itu juga menimbulkan atau mempengaruhi pendapatan masyarakat, sehingga konsumsi menurun. Jadi bukan hanya APBN," jelas dia.

JK mengatakan, pemerintah hanya akan mengurangi belanja negara yang bukan menjadi prioritas. Lebih lanjut, ia juga menegaskan, pemerintah telah meminta seluruh kementerian untuk berhemat dalam membelanjakan anggaran rutin, seperti anggaran rapat, seminar, serta lainnya yang dinilai tak menjadi prioritas.

Namun, ia juga mengatakan, belanja pembelian barang juga dapat dikurangi jika kondisi keuangan negara tidak memungkinkan. "Kalau memang terpaksa, anggaran yang pembelian barang dikurangi. Ini antara menyesuaikan diri dengan UU, jangan lupa itu, harus itu. Kalau ndak, walaupun ada kontraknya tapi tidak bisa dibayar bagaimana, lebih susah lagi. Ini bukan situasi yang gampang," tegas JK.

Bahkan, porsi pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang sebelumnya hanya sebesar Rp 50 triliun pun dapat diperbesar jika penerimaan pajak dinilai sangat turun. Jika RUU tax amnesty atau pengampunan pajak tak juga disetujui oleh DPR, jumlah anggaran kementerian dan lembaga yang akan dipangkas pun terancam jauh lebih besar.

Kendati demikian, JK belum dapat menyebut besaran tambahan porsi anggaran yang akan dipangkas. "Wah nanti dihitung oleh menkeu, tapi banyak," kata dia.

Ia mengatakan, pemangkasan terpaksa harus dilakukan akibat menurunnya penerimaan negara. Hal ini pun juga sesuai dengan undang-undang, yang menyebut defisit pengeluaran anggaran negara tidak boleh melebihi tiga persen dari GDP. "Jadi, mau tidak mau harus begitu, tidak ada jalan lainnya. Kecuali DPR mereka setuju kita punya defisit bisa 4-5 persen, tapi melanggar lagi undang-undang kan. Ya pemerintah tetap kan mau bagaimana, duit darimana," ungkap JK. Kondisi melemahnya perekonomian Indonesia, lanjut dia, juga terjadi di negara lain. Sehingga, ia pun meminta agar DPR juga memahami kondisi yang terjadi saat ini.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut, pemerintah dapat menambah porsi pemangkasan anggaran menjadi Rp 70 triliun dari sebelumnya Rp 50 triliun. Sebab, penerimaan negara saat ini pun jauh dari harapan pemerintah. Kendati demikian, rencana penambahan pemangkasan anggaran ini belum diajukan kepada DPR.

Ketua DPR RI Ade Komarudin tidak mempersoalkan rencana pemangkasan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga oleh pemerintah. "Berat atau tidak berat, duitnya tak ada gimana?" kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Ia memahami, rencana pengurangan anggaran bakal menuai penolakan dari banyak pihak. Namun, ia mengingatkan, kondisi keuangan negara saat ini tengah sulit. "Kalau bicara seperti itu, semua pasti keberatan. Kalau nambah pasti tak keberatan. Tapi keadaan keuangan negara seperti itu," tutur dia.

Terkait kemungkinan kembali mengajukan hutang, Ade menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. "Kita serahkan ke pemerintah sendiri. DPR posisinya, ada uang ya sudah, kalau tak ada, baru kita bicara," tutur dia. rep: Dessy Suciati Saputri, Umi Nur Fadhilah, ed: Ichsan Emrald Alamsyah


http://www.republika.co.id/berita/ko...hi-pertumbuhan





















-----------------------

JK Sebut Pemangkasan Anggaran akan Ganggu Program Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran di tiap kementerian dan lembaga akibat menurunnya penerimaan negara. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun menegaskan, pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga ini pun tentunya akan mempengaruhi sejumlah program kerja pemerintah.

"Ya pasti, pasti ada yang terganggu tapi yang penting bukan yang sangat prioritas. Tidak mungkin tidak. Ini dilema karena kalau tidak diturunkan maka pemerintah melanggar UU," kata JK saat memberikan keterangan pers di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/6).

Ia menjelaskan, pemerintah harus menurunkan anggaran rutin, perjalanan dinas, iklan, dan lainnya akibat pemangkasan anggaran K/L. Kendati demikian, JK menegaskan pemerintah akan menekan dampak pemangkasan anggaran ini seminimal mungkin. Ia menegaskan, kebijakan ini tidak akan mempengaruhi program pembangunan infrastruktur pemerintah.

"Tentu efeknya adalah ada sektor-sektor yang selama ini dianggarkan tentu harus dikurangi...Tapi juga memang tidak lepas juga daripada beberapa program tapi bukan program infrastruktur," kata dia.

Pemangkasan anggaran di tiap kementerian dan lembaga inipun menyesuaikan kondisi dan perkembangan ekonomi dunia. JK mengatakan, akibat penerimaan yang menurun, pemerintah terpaksa harus menurunkan jumlah pengeluaran negara.

JK mengatakan, berdasarkan undang-undang, defisit pengeluaran anggaran negara pun tidak boleh melebihi tiga persen dari GDP. "Karena kalau tidak defisitnya bisa lebih dari tiga persen. Itu melanggar UU," kata JK.

Terkait pemotongan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, JK menilai hal itu wajar. Pemerintah pun tetap menganggarkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Kemendikbud memangkas anggarannya sebesar Rp 6,5 triliun dari yang semula sebesar Rp 49,2 triliun menjadi Rp 42,7 triliun. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan jumlah penghematan tersebut terdiri dari Rp 3,68 triliun untuk efisiensi belanja operasional dan Rp 2,98 triliun untuk belanja lainnya.

http://www.republika.co.id/berita/ek...ram-pemerintah







jokowi belum kedengeran analisis tajamnya
seperti yang kelebihan kasih ke yang kekurangan truly out of the box