JAKARTA, KOMPAS.com - Pada April lalu, Setara Institute mengukur tingkat toleransi siswa SMA Negeri di Jakarta dan Bandung Raya.

Survei yang dilakukan terhadap 760 siswa ini, menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki sikap toleransi.

Hasil survei menunjukkan, 61 persen siswa memiliki sikap toleransi, 35,7 persen intoleran pasif atau puritan, 2,4 persen intoleran aktif atau radikal, dan 0,3 persen berpotensi menjadi teroris.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan bahwa hasil survei ini terbilang baik karena hanya 0,3 persen atau sebanyak tiga orang yang berpotensi menjadi teroris.

"Dilihat hasil akhirnya, kami relatif cukup optimis. Kami tidak bisa mengklaim ini representatif tapi ini cerminan bahwa ada tantangan untuk terus meningkatkan pemahaman toleransi di sekolah," ujar Bonar di Cikini, Selasa (24/5/2016).

Sikap toleransi juga ditunjukkan dengan 81 persen siswa menolak adanya organisasi agama yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara, 85,2 persen siswa menolak adanya pelarangan pendirian rumah ibadah, 79,4 persen siswa menolak adanya pihak yang melakukan kekerasan dalam memperjuangan keyakinannya, dan 74,4 persen siswa menolak kelompok yang mengkafirkan agama lain.

Kendati demikian, menurut Bonar, dilihat dari dimensi ideologis, keyakinan siswa pada agama dinilai cukup mengkhawatirkan.

Sebab, 58 persen siswa memilih syariat Islam ditegakkan. Sistem syariat sendiri tidak sesuai dengan kehidupan bernegara dengan sistem demokrasi yang menjunjung pluralisme.

"Mereka memikirkan semua persoalan dunia akan selesai dengan sendirinya jika syariat Islam ditegakkan. Ada semacam idealisasi, romantisme, dan utopis agama akan mampu menjawab semua pertanyaan duniawi," kata Bonar.

Ia menyatakan bahwa kelompok pelajar yang disurvei, sejatinya masih dalam proses pembentukan presepsi dan labil.

Sikap toleransi dan beragama mereka, kata dia, masih bisa berubah tergantung dari faktor internal dan eksternal.

"Institusi pendidikan, orangtua, dan media, itu sangat vital. Dari situ siswa mendapat pengetahuan tentang agama," ujar dia.

Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini, Setara memberikan rekomendasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama, dan Dinas-dinas Pendidikan di tiap wilayah untuk memberikan perhatian terhadap dinamika toleransi siswa.

Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan kurikulum dan buku referensi mendukung penuh toleransi.

Begitu juga dengan guru yang tidak menyesatkan siswa dengan pola pikir primordial dan etnosentris.

"Yang berpotensi menjadi teroris memang sedikit, tapi yang bersikap intoleran, yang puritan, atau punya pemikiran radikal, itu bisa mengarah ke terorisme juga nantinya," ujar Bonar.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...persen.radikal

Survei Setara: 11 Persen Siswa SMA Inginkan Khilafah



TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga yang mendukung pluralisme dan hak asasi manusia, Setara Institute, menyurvei tingkat toleransi siswa SMA Negeri di Jakarta dan Bandung Raya. Hasilnya menunjukkan tingkat toleransi siswa masih cenderung besar.



Tapi beberapa temuan unik diperoleh, salah satunya adalah mengenai sistem sosial politik. "Idealisasi, romantisme, dan utopis agama, dukungan terhadap agama sebagai sistem sosial hasilnya cukup besar," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naispospos di Cikini Raya, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2016.

Salah satu hasil ditarik dari pertanyaan: pemerintahan apakah yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Dari total 760 siswa, sebanyak 647 responden atau 86 persen menjawab demokrasi. Pilihan lain yang disediakan menunjukkan 85 responden atau 11 persen menjawab khilafah, 16 responden atau 2 persen tidak tahu/tidak menjawab, dan 6 responden atau 1 persen menjawab monarki.

Hasil lainnya menunjukkan persetujuan atas pengaturan kehidupan manusia oleh agama diafirmasi oleh 69 persen responden. Yang tidak setuju sebesar 21 persen responden.



Dalam hasil selanjutnya, dikatakan sebanyak 437 responden atau 58 persen menginginkan hukum agama (syariat) di setiap aspek sendi kehidupan di Indonesia. Yang tidak setuju sebanyak 131 responden atau 17 persen, ragu-ragu 130 responden atau 17 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab 60 atau 8 persen responden.

Bonar menganggap hasil itu sebagai gambaran imajinasi masyarakat banyak yang belum memahami problem empiris dan sosial yang lebih kompleks.

Responden juga diminta menanggapi pertanyaan mengenai pemimpin atau kepala daerah. Terkait pemimpin di lingkungan organisasi pada lingkungan mikro di sekolah, responden menganggap ketua jelas/OSIS tidak harus satu agama sebesar 62,2 persen dan harus satu agama 30,8 persen. Sedangkan untuk pemimpin organisasi di luar sekolah hanya terdapat sedikit perbedaan.

Penelitian ini juga menunjukkan tanggapan responden pada dua calon bupati/walikota, yang seagama dan tidak seagama. Sebanyak 443 responden 58 persen menjawab tidak mempersoalkan agama, tetapi kemampuan memimpin, 288 responden atau 38 persen menjawab yang seagama, 27 responden atau 4 persen menjawab tidak tahu/tidak menjawab.

https://nasional.tempo.co/read/news/...inkan-khilafah