Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mengakuisisi PT Industri Kereta Api (INKA), sesuai gagasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam rencana Kementerian BUMN, akuisisi INKA oleh KAI berlangsung di 2016. Saat ini kebutuhan dalam negeri akan kereta api yaitu 1.000 gerbong.

"Jadi sebagai contoh, kalau kita membicarakan kebutuhan di dalam negeri saja PT KAI ya kita harus memperbarui lokomotif maupun gerbong itu kira-kira 1.000 gerbong," ujar Menteri BUMN, Rini Soemarno, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Rini menekankan pentingnya untuk bersinergi agar perusahaan-perusahaan BUMN bisa bersaing lagi di dunia.

"Nah, ini tentunya kan bagaimana kita bisa membuat sebaik mungkin. Dengan kita buat sebaik mungkin, dengan economic soft skills, kita harapkan kita makin kompetitif juga di dunia. Mengekspor ke mana-mana seperti sekarang kan INKA sudah mengekspor ke Bangladesh kalau bisa lebih banyak negara lagi kita lakukan sebagai contoh," lanjut Rini.

Saat ini tahap akuisisi INKA oleh KAI masih dipelajari. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk akuisisinya.

"Masih dipelajari semua tenang-tenang saja nanti kalau sudah siap kita beritahu, yang penting kan tujuannya begini kita ke depan bagaimana kita membuat BUMN-BUMN ini makin kuat bersinergi sehingga kita bisa makin kompetitif bukan hanya dalam negeri, bukan hanya ASEAN, tapi juga secara global kan bisa merger, sistem holdingisasi sekarang dikaji," imbuhnya.

SENIN, 09 MEI 2016 | 14:09 WIB
Menteri BUMN: PGN Bakal Digabung dengan Pertamina

Direktur Utama PNM, Parman Nataatmadja (ketiga kiri) memberikan produk UKM berupa Boneka menyerupai Menteri BUMN, Ibu Rini Soemarno (dua kanan), di depan stand pameran PNM di acara 70 tahun BUMN Hadir Untuk Indonesia, 23 Oktober 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan telah menyelesaikan kajian komersial terkait holding BUMN minyak dan gas bumi. Setelah dikaji bersama Kementerian Keuangan, studi diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bekal penyusunan peraturan pemerintah.

"Baru skema Pertamina-PGN yang rampung," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Hotel Borobudur, Senin, 9 Mei 2016.

Saat ini studi komersial wacana lima holding lainnya sedang dibahas bersama Kementerian Keuangan. Kelimanya antara lain tambang, perumahan, perbankan, jalan tol, serta konstruksi dan rekayasa. Rini menargetkan beleid holding rampung pada sebelum Juli 2016.

Dalam holding BUMN migas, PT PGN(Persero) Tbk bakal menjadi anak usaha PT Pertamina(Persero). Rini mensyaratkan PGN harus membeli anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina Gas terlebih dahulu. Tujuannya supaya tidak ada tumpang tindih bisnis gas sekalipun dua perseroan ini sudah bergabung.

Modal akuisisi diperoleh PGN melalui perolehan saham baru (right issue). Rini menganggap hal ini bisa dilakukan karena PGN adalah perusahan publik yang lebih fleksibel.

Namun sampai saat ini, akuisisi Pertagas oleh PGN masih menunggu jawaban Pertamina. "Harus rapat umum pemegang saham(RUPS) dulu. Akan tergantung itu," ujar Rini.

Jika akuisisi selesai, skema berikutnya adalah masuknya PGN menjadi anak usaha Pertamina. Nantinya semua saham pemerintah di PGN beralih ke Pertamina melalui skema inbreng. "Jadi PGN lebih besar terlebih dahulu," katanya.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I Gusti Nyoman Wiratmaja mendukung holding BUMN migas. Dia menaksir holding balal mempercepat pembangunan infrastruktur gas yang menjadi target ambisius Kementerian ESDM.

"Kalau itu dilakukan kita sangat support karena pembangunan infrastruktur bisa masif. Kalau sudah bareng dua-duanya akan lebih cepat," ujar Wiratmaja, dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Migas pada Senin, 9 Mei 2016.

Hingga tahun 2030, Kementerian ESDM berencana membangun infrastruktur gas sebesar US$ 24,8 miliar. Investasi mencakup pembangunan pipa senilai US$ 12 miliar, fasilitas pencairan (liquefaction) US$ 1,3 miliar, SPBG US$ 1,93 miliar, regasifikasi US$ 6,1 miliar, gas kota sebesar US$ 2,2 miliar dan gas LPG aebesar US$ 0,4 miliar.

http://m.detik.com/finance/read/2016...-dan-lokomotif& https://m.tempo.co/read/news/2016/05...ngan-pertamina