Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tak membayarkan uang tebusan untuk pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf. Luhut tak tahu-menahu apabila tebusan diserahkan perusahaan tempat anak buah kapal bekerja.


"Itu urusan perusahaan! Saya enggak ingin berkomentar. Saya tidak mau menduga-duga mengenai itu," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan Luhut Binsar Panjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).


Luhut ogah menanggapi adanya keraguan Indonesia bisa membebaskan sandera begitu saja, mengingat salah satu WN Kanada dieksekusi kelompok yang beroperasi di Filipina ini. "Sampai hari ini yang saya tahu begitu," ujar mantan Kepala Staf Kepresidenan ini.


Sementara itu, pemerintah juga masih berupaya membebaskan empat WNI yang beberapa waktu lalu juga disandera Abu Sayyaf. Presiden, sambung Luhut, telah memerintahkan, namun pihaknya harus mengevaluasi terlebih dahulu.


"Nanti jam 13.00 WIB kami rapat dengan beberapa menteri," ucap dia.


Sebelumnya, 10 WNI sandera Abu Sayyaf berhasil diselamatkan dan tiba di Tanah Air, tengah malam tadi. Tim Surya Paloh menjadi salah satu pihak yang berhasil membawa pulang 10 sandera ke Tanah Air.


Menurut perwakilan NasDem yang juga anggota Komisi Internasional DPR Viktor B Laiskodat, pembebasan sama sekali tak menggunakan uang tebusan.


Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein, salah satu negosiator pembebasan 10 warga Indonesia, menegaskan tak ada uang tebusan yang diberikan kepada kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Pembebasan dilakukan melalui negosiasi.


Menurut Kivlan, yang saat ini berada di Filipina, dirinya telah bernegosiasi sejak 27 Maret 2016. Dia mewakili PT Patria Maritime Lines, pemilik kapal Brahma 12 yang dibajak kelompok Abu Sayyaf.


Sejak hari itu, terus dilakukan pendekatan atas nama perusahaan dan mendapat bantuan dari pihak lokal di Filipina. Uluran tangan terutama diberikan Gubernur Sulu Abdusakur Tan II yang merupakan keponakan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF) Nur Misuari.


Penculik WNI, yakni, Al Habsyi Misa merupakan mantan supir dan pengawal Nur Misuari saat menjadi gubernur Otonomi Muslim Mindanao atau ARMM pada 1996-2001.


Kelompok Abu Sayyaf sempat meminta tebusan sebesar Rp14,2 miliar dan memberikan tenggat waktu hingga 31 Maret. Tenggat waktu ini kemudian diperpanjang menjadi 6 hari ke depan.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...era-abu-sayyaf

---

Kumpulan Berita Terkait WNI DISANDERA ABU SAYYAF :

- Luhut: Tak Ada Tebusan dalam Pembebasan Sandera Abu Sayyaf

- Meski Trauma, Istri Tak akan Larang Alfian Kembali Berlayar

- Ahok Apresiasi Tim Pembebasan 10 WNI