Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dituding lebih peduli mengurusi persoalan partai politik ketimbang permasalahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

 

Budayawan Arswendo Atmowiloto menganalogikan masalah lapas seperti usus buntu yang sering tidak dipedulikan, ketika sudah akut baru dilakukan operasi. Sama halnya dengan permasalahan Lapas, ketika terjadi kerusuhan, semua pihak terkait baru sibuk mengurus lapas.

 

"Saya heran saat Kemenkumhan ditanya wartawan soal kerusuhan (Lpas) Banceuy. Dia (Yasona) bilang 'kalau ada sipir yang terlibat kerusuhan akan saya pecat'. Enggak usah menteri yang ngomong, nenek saya yang sudah mati juga bisa ngomong gitu. Kemenkumhan sepertinya tidak mengerti soal Lapas. Tidak mengerti dan tidak peduli," kata Arswendo di dalam acara diskusi 'Ada Apa Dengan Lapas' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2016).




Budayawan Arswendo Atmowiloto


 

Pria yang pernah mendekam di penjara ini mengatakan, permasalahan di lapas terbilang sederhana. Asalkan Kemenkumham konsisten mengurus persoalan lapas. Persoalan lapas harus menjadi perhatian utama Kemenkumham.

 

"Kalau masalahnya over kapasistas ya sudah dibenahi. Misalkan memindahkan napi dari satu lapas ke lapas lain, tapi memang perlu biaya, duit juga bicara. Kalau enggak diberesi ya enggak akan selesai," ujarnya.

 

Juru Bicara Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Akbar Hadi tidak sepakat dengan pendapat Arswendo. Menkumham, kata Akbar, aktif turun ke lapangan, mengunjungi lapas di beberapa wilayah untuk mengetahui permasalahan lapas.

 

"Justru Pak Menteri mengurus lapas. Beliau sering turun ke bawah. Dalam waktu dekat akan ada optimalisasi program. Seperti pemberian remisi, pembebasan bersyarat untuk kasus kriminal umum, ada sekitar 3 ribu (Napi)," kata Akbar.




Kapasitas Penjara diatas 100%. Sumber: Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham

 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham RI melaporkan jumlah tahanan dan narapidana saat ini mencapai 188.251 jiwa. Sementara kapasitas lapas yang tersedia di 33 provinsi hanya mampu menampung 119.269 orang. Walhasil, lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 58 persen. Tentu bukan jumlah yang wajar dan sedikit.

 

Tidak semua penjara yang ada di 33 provinsi mengalami overkapasitas. Penjara di tujuh provinsi menampung tahanan dan narapidana di bawah atau sesuai kapasitas yang dimiliki, yakni Bengkulu, Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Sementara DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Timur dan Riau over kapasitas melebihi 100 persen. Bahkan di Kalimantan Selatan kelebihan beban mencapai 203 persen.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...etimbang-lapas

---

Kumpulan Berita Terkait KERUSUHAN PENJARA :

- Menteri Yasona Dituding Lebih Peduli Parpol Ketimbang Lapas

- 50 Persen Penghuni Lapas Sumut Napi Narkoba

- Rekonstruksi Kerusuhan Rutan Malabero Dilakukan Secara Tertutup