Jakarta - Kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta ke luar negeri yakni Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan dianggap merupakan langkah yang belum tepat untuk dilaksanakan dalam waktu sekarang ini dan mengundang kecaman dari masyarakat.

"Kami mengecam kegiatan itu, karena belum tepat dan tidak pantas di tengah kondisi kepercayaan publik terhadap DPRD," ujar Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Syamsudian Alimsyah, Jumat (29/4).

Di tengah kepercayaan publik pada DPRD DKI yang terus anjlok karena tersandra dugaan kasus suap dalam proyek reklamasi teluk Jakarta, lanjut dia, seharusnya lembaga legislasi daerah itu segera fokus untuk berbenah.

"Serta bahu membahu memperbaiki manajemen internal mereka termasuk merancang program-program yang lebih silmpati kepada publik atau konstituennya," ucap dia.

Sebab, katanya, bila tidak demikian persepsi publik terhadap lembaga DPRD sebagai institusi terkorup akan terus terbangun dan pada akhirnya akan merusak iklim demokrasi karena menganggap DPRD sebagai beban.

"Ingat konstitusi kita mengatur DPRD dibentuk dalam kerangka 'check and balances' untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar pro rakyat dan tidak korup. Bukan sebaliknya eksekutif mengawasi DPRD," tutur Syamsuddin.

Kebiasaan kunjungan ke luar negeri juga, tambah Syamsuddin sesungguhnya adalah bentuk prilaku koruptif yang dilakukan pejabat masa kini.

"Mereka begitu mudah menyusun program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya meski berdampak pada pemborosan anggaran," ujarnya.

Syamsuddin juga menyebut alasan DPRD keluar negeri karena sudah diagendakan tahun sebelumnya sebagai alasan yang dibuat-buat saja, karena menurutnya sekarang ini justru terdapat puluhan program DPRD DKI Jakarta yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, justru diabaikan.

"Seperti janji Pembuatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Pendidikan dan Perda Kesehatan yang direncanakan dalam Prolegda tahun 2015 sampai sekarang tidak disentuh," ucap dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPRD DKI Jakarta melakukan perjalanan sejak tanggal 25 sampai 29 april 2016 sebanyak 13 anggota DPRD dibagi ke tiga negara Asia, yakni Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Kunjungan itu dalam rangka melaksanakan program Sister City.

Tiga kota yang dikunjungi adalah Tokyo Jepang, Seoul Korea Selatan, dan Beijing Tiongkok. Masing-masing rombongan didampingi seorang dari Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) Pemprov DKI serta, satu wartawan.

Berikut para anggota dewan yang ikut kunjungan kerja tersebut:

Tokyo: 1. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Fraksi PDIP) 2. Anggota Komisi B Nasrullah (Fraksi PKS) 3. Abdul Ghoni (Fraksi Gerindra) 4. Maman Firmansyah (Fraksi PPP)

Beijing: 1. Anggota Komisi A, Luki Sastrawiria (Fraksi Demokrat-PAN) 2. Anggota Komisi D, Hasbiallah (Fraksi PKB) 3. Anggota Komisi B, Yuke Yurike (Fraksi PDIP) 4. Anggota Komisi D, Zainuddin (Fraksi Partai Golkar)

Seoul: 1. Ketua Komisi C, Santoso (Fraksi Partai Demokrat-PAN) 2. Anggota Komisi A Fajar Sidik (Fraksi Partai Gerindra) 3. Anggota Komisi D, Syarifudin (Fraksi Partai Hanura) 4. Anggota Komisi E, Hasan Basri Umar (Fraksi Partai NasDem) 5. Anggota Komisi E, Tubagus Arief (Fraksi PKS).

/YUD

ANTARA


Ask3!!! Jalan2 bareng dprd ikut




http://www.beritasatu.com/aktualitas...t-kecaman.html