Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kalah digugat warga Bidara Cina Jakarta Timur lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski begitu, menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pihaknya bisa tetap membongkar lahan warga yang terkena proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur itu.

Ahok mendasarkan pendapatnya pada Undang-undang Pengadaan Tanah. Dalam UU itu diatur bahwa lahan warga bisa dibongkar asalkan demi kepentingan negara. Proyek sodetan Sungai Ciliwung merupakan proyek Pemerintah Pusat meski pembebasan lahannya menjadi kewenangan Pemprov DKI.

"Kita ada konsep UU Pengadaan Tanah, kalau ada kepentingan negara dan kepentingan umum yang tidak bisa dipindahkan, maka kami akan menggunakan harga pasar tanah tersebut," kata Ahok di RPTRA Rasamala, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).

Lahan warga bisa dibebaskan dengan membayar ganti rugi ke warga sesuai harga pasar. Bila warga tidak mau, maka upaya hukum bisa ditempuh Pemprov DKI.

"Kalau dia tidak mau menambil (langkah ganti rugi yang disorodkan Pemprov DKI -red), kami akan minta penetapan Pengadilan Negeri, konsinyasi, biar uangnya di sana. Dia mau atau tidak, kami tetap bongkar," kata Ahok.

Mau tak mau, lahan warga bisa tetap dibongkar demi kepentingan negara. Kini Pemprov DKI akan memastikan milik siapa gerangan lahan di kawasan itu, sembari mempelajari kekalahan dalam sidang guatan di PTUN. Kasasi akan diajukan Pemprov DKI. Bila kesalahan DKI adalah kurangnya sosialisasi, maka sosialisasi akan dilakukan.

"Kita mesti cek, tanahnya punya dia bukan? Kalau bukan, ya itu gugatan kurang sosialisasi ya tinggal sosialisasi di kasasi," kata Ahok.


(dnu/rvk)

Sumber

Demi kepentingan negara, warga hrs rela toh diganti rugi