Jakarta – Presiden Republik Serbia Tomislav Nikolić mengapresiasi sikap tegas Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang tidak mengakui keberadaan negara Kosovo.

“Atas nama rakyat Serbia dan saya, saya ingin menyampaikan terima kasih karena faktanya, Indonesia tidak mengakui Kosovo di Bank Dunia,” kata Presiden Tomislav saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/4).

Kosovo adalah sebuah negara republik yang secara de facto merdeka di sebelah tenggara Eropa. Sebelumnya, Kosovo merupakan salah satu provinsi di Serbia, yang berada di bawah administrasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pada 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak, yang ditentang Serbia. Sejumlah negara Barat, seperti Albania, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Turki mengakui kemerdekaan Kosovo dengan ibukota Pristina. Sebaliknya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, dan Serbia menolak kemerdekaan Kosovo.

Presiden Tomislav mengatakan, penolakan Indonesia mencerminkan dukungan negeri ini bagi kedaulatan dan teritori Republik Serbia.

"Saya ingin berterima kasih atas fakta Indonesia menolak penerimaan Kosovo di UNESCO,”

VIVAnews - Pemerintah Indonesia hingga kini masih belum mau mengakui kemerdekaan Kosovo, sebuah daerah yang dulu pernah menjadi provinsi negara Serbia. Padahal 99 negara lain, termasuk Amerika Serikat telah lebih dulu mengakui kemerdekaan negara pimpinan Presiden Atifete Jahjaga itu.

Menurut Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq, lambannya sikap pemerintah ini terkait prinsip politik luar negeri Indonesia "zero enemies million friends". Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, Indonesia khawatir dukungan yang diberikan kepada Kosovo akan mencerminkan sikap pengakuan terhadap tindakan separatisme.

"Pemerintah khawatir apabila Indonesia memberikan pengakuan terhadap Kosovo maka akan ada reaksi balik dari negara lain yang akan mendukung aksi separatisme di negeri ini," ujar Mahfudz saat menjadi pembicara dalam forum diskusi publik di markas PP Muhammadiyah, Menteng, Kamis 16 Mei 2013.

Padahal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan menjadi pendukung bagi Kosovo yang notabene sebagian besar penduduknya juga muslim dari etnis Albania. Mahfudz dan sesama rekannya dari Komisi I DPR mengaku telah berkali-kali mendesak Kemlu untuk segera mengubah keputusannya.

"Dengan mengakui kemerdekaan Kosovo tidak akan menimbulkan serangan balik kok ke Indonesia. Lagipula badan pengadilan internasional (ICJ) telah mengakui kemerdekaan Kosovo. Jadi apalagi yang mau ditunggu?" ujarnya.

Dia mengaku pernah ditanya oleh diplomat Kosovo perihal sikap Indonesia ini. Namun dia menegaskan kepada para diplomat itu bahwa itu hanya merupakan sikap pemerintah.

"Rakyat Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Kosovo. Tapi kalau konteks permasalahannya seperti ini kan pengakuan yang dibutuhkan adalah dari pemerintah dan bukan dari rakyatnya saja."

Anak Tirikan Kosovo

Hal serupa juga diungkap oleh mantan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Menurut Hidayat, Indonesia menganaktirikan Kosovo, karena pengakuan kemerdekaan untuk negara lain seperti Sudan dan Libya, diberikan dalam waktu cepat.

"Padahal kemerdekaan Sudan Selatan dan naiknya rezim baru di Libya pada tahun 2011 dengan mudah diakui Indonesia. Lalu kenapa untuk Kosovo dipersulit?" tanya Hidayat yang juga hadiri sebagai pembicara.

Sementara perwakilan dari konsulat Serbia, Vladan Soskic, dalam forum itu tegas mengatakan Kosovo masih berada di dalam kekuasaan Serbia. Menurut dia kendati badan peradilan internasional telah mengakui kemerdekaan Kosovo dan tidak dianggap melanggar UU, namun bukan berarti kemerdekaan mereka valid.
"Bahkan hal itu masih tercantum dalam resolusi PBB," kata Soskic.

Kosovo diketahui menyatakan kemerdekaannya pada Februari 2008 silam. Dengan dukungan dari sekutunya, Rusia, Serbia bersikeras menolak pengakuan kemerdekaan Kosovo karena masih dianggap merupakan daerah kekuasaan mereka.

Namun pada bulan April lalu di Brussel kedua belah pihak menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan kedua negara. Kedua negara sepakat untuk tidak saling menghalangi niat masing-masing untuk menjadi anggota Uni Eropa. (umi)