Metrotvnews.com, Jakarta: Luhut Binsar Pandjaitan membantah sebagai Direktur Mayfair International Ltd, perusahaan offshore, yang disebut di dokumen Panama Papers.


"Saya tidak pernah terlibat dan saya tidak tahu perusahaan Mayfair itu," kata Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2016).


Luhut menegaskan bahwa dirinya sangat setia membayar pajak. Ia mengaku tidak pernah ada niat menghindari kewajiban membayar pajak.


"Saya salah satu pembayar pajak yang setia dan itu menurut saya nilai-nilai yang penting," tegas Luhut.


Dilansir Tempo, Mayfair didirikan pada 29 Juni 2006. Pemilik perusahaan itu ialah PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi.


PT Persada Inti Energi disebut milik PT Pelita Buana Karya dan Elizabeth Prasetyo Utomo. Elizabeth merupakan Direktur Keuangan di PT Toba Bara Sejahtera pada 2008-2009.


Sementara dalam laporan keuangan PT Toba Bara Sejahtera, PT Buana Inti Energi tertulis sebagai mitra perusahaan.


Dalam akta pendirian, Mayfair beralamat di Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republik Seychelles, negara suaka pajak di Afrika. Di hari pendirian Mayfair, Luhut ditunjuk sebagai satu-satunya direktur.


Dalam sertifikat penunjukan direksi Mayfair, Luhut dinyatakan beralamat di Jalan Mega Kuningan Barat III Nomor 11, Jakarta. Pelengkap keterangan itu adalah salinan paspor atas nama Luhut.


Luhut semakin yakin namanya dicatut karena menurut dia, alamat rumahnya di Panama Papers berbeda dengan alamat rumah yang ia miliki. "Rumah saya kan nomor 18," kata Luhut.


Luhut yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menduga namanya dicatut. "Bisa saja perusahaan itu dibuat tanpa sepengetahuan saya," kata Luhut.


Menurut Luhut, untuk mendirikan perusahaan cangkang tidak butuh tanda tangan darinya. Saat Mayfair didirikan, Luhut mengaku, dalam kondisi tidak memiliki uang.


"Jadi, untuk apa saya mendirikan perusahaan cangkang seperti itu," ujar Luhut.


Luhut lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947. Presiden B.J. Habibie menunjuk Luhut sebagai Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999 hingga 2000.


Luhut merupakan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 2000-2001. Pada 31 Desember 2014, Presiden Joko Widodo mengamanatkan Luhut menjadi Kepala Staf Kepresidenan.


Lalu, pada 12 Agustus 2015, lulusan Akademi Militer pada 1970 dipercaya memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

 

Aktivis antikorupsi Febri Hendri menilai, setiap pejabat publik yang namanya ada di Panama Papers sepantasnya mengundurkan diri. Secara hukum memang belum terbukti bersalah, namun dari sisi etika, menurut Febri, sudah tercoreng.


"Ini menjadi momentum perbaikan etika para pejabat publik. Selama ini di Indonesia, kita harus buktikan dulu mereka bersalah secara hukum," tandas dia. "Mereka menjadikan hukum yang belum bekerja itu sebagai bungker untuk mempertahankan jabatan."


Sejauh ini, pejabat publik yang mundur dari jabatan setelah namanya muncul di Panama Papers, yakni Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson dan Menteri Industri, Energi, dan Pariwisata Spanyol Jose Manuel Soria.


Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi tidak mau komentar soal nama Luhut di dokumen Panama.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...-panama-papers

---

Kumpulan Berita Terkait PANAMA PAPERS :

- Bantahan Luhut Pandjaitan soal Namanya di Panama Papers

- Masuk dalam Dokumen Panama Papers, Luhut Diminta Mundur

- Majelis Etik BPK Mandul