Masuk dalam Dokumen Panama Papers, Luhut Diminta Mundur
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan----Antara
Jakarta: Pengiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri menyatakan, setiap pejabat publik yang bertengger namanya dalam dokumen Panama Papers harus mengundurkan diri. Pasalnya, kata Febri, etika sebagai pejabat publik telah tercemar.

Demikian disampaikan Febri menanggapi nama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang muncul dalam dokumen investigasi tersebut. "Secara etika sudah tercoret. Kita belum bicara soal hukum, tapi budaya malu dan mundur. Itu yang belum dimiliki politisi kita," ujarnyanya saat dihubungi, kemarin.

Nama Luhut tercantum sebagai Direktur Mayfair International Ltd. Perusahaan offshore ini didirikan pada 29 Juni 2006. Dalam dokumen Panama Papers, nama pemilik Mayfair adalah dua perusahaan: PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi. Dokumen itu menyebut Luhut sebagai Direktut Mayfair International Ltd.

Nama yang tercantum dalam dokumen Panama, jelas Febri, memang belum tentu bersalah. Sebab, hukum memang belum bekerja terhadap mereka sehingga publik tidak bisa memvonis mereka bersalah telah mengemplang pajak.

Tapi, ia menyarankan agar para pejabat publik yang namanya tercantum dalam dokumen Panama untuk dapat menggunakan etikanya sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak.

Sejauh ini sudah ada dua pejabat publik yang mempunyai etika dan mundur setelah namanya muncul di dokumen Panama. Mereka yakni Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson dan Menteri Industri, Energi, dan Pariwisata Spanyol Jose Manuel Soria. Keduanya mundur dari jabatan masing-masing, meski hukum belum menyatakan mereka bersalah.

"Ini menjadi momentum perbaikan etika para pejabat publik. Selama ini di Indonesia, kita harus buktikan dulu mereka bersalah secara hukum," tandas dia. "Mereka menjadikan hukum yang belum bekerja itu sebagai bungker untuk mempertahankan jabatan."

Febri pun mendorong agar LHKPN para pejabat publik yang masuk dalam daftar Panama dapat diperiksa, termasuk Luhut. Ini untuk membuktikan apakah laporan mereka sesuai dengan faktanya.

Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP enggan berkomentar tentang keberadaan nama Luhut di dokumen Panama. Pasalnya, dia mengaku belum membaca dokumen tersebut. Johan pun mengaku belum tahu apakah Presiden Joko Widodo akan memanggil Luhut juga nantinya.