JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait adanya laporan kerugian negara dalam pembelian lahan milik RS Sumber Waras.

Salah satunya, KPK berupaya membandingkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan keterangan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kami mencoba mengkroscek, kan sudah kami pegang data audit dari BPK. Kemudian ditanyakan, aturan yang dipakai BPK untuk membuat itu apakah sudah sesuai," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Hari ini, Ahok diundang untuk memberikan keterangan kepada penyelidik KPK.

Sebelumnya, KPK telah mendengar keterangan dari pemilik Yayasan Sumber Waras.

(Baca: Ahok: Saya Ingin Tahu KPK Tanya Apa, Orang Jelas BPK "Ngaco" Begitu)

Terdapat beberapa hal yang membuat KPK tidak lantas menetapkan tersangka dan menaikkan status kasus tersebut ke dalam tahap penyidikan. Beberapa di antaranya, KPK belum menemukan adanya indikasi korupsi dalam pembelian lahan tersebut.

Selain itu, KPK juga belum menemukan adanya niat jahat penyelenggara negara.

Kasus ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

(Baca: Bawa Dokumen Soal RS Sumber Waras, Ahok Tiba di Gedung KPK)

Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras.

Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

http://nasional.kompas.com/read/2016...gan.Temuan.BPK