TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong kembalinya dana repatriasi para wajib pajak yang sebelumnya di parkir di luar negeri. Salah satunya adalah dengan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. “Dengan tax amnesty, kami ingin mengambil kembali uang merek di luar negeri,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat, 8 April 2016.

Bambang juga mengimbau sejumlah nama yang berasal dari pengusaha, pejabat hingga selebritas Indonesia yang tercatat di Panama Papers agar bisa membawa pulang uangnya ke Tanah Air. “Kami himbau agar mereka repatriasi dana,” ujarnya.

Bila uang tersebut masuk ke dalam negeri, Bambang menambahkan, pihaknya akan menyiapkan Surat Utang Negara (SUN), Surat Utang Negara Badan Usaha Milik Negara (SUN BUMN) atau obligasi korporasi dan deposito setahun yang sebagai alternatif bentuk simpanan dana mereka. Sejumlah opsi itu dikeluarkan bagi para wajib pajak yang ingin mengembalikan danany ke Indonesia.

Penyiapan instrumen ini, menurut Bambang, sangat penting sebagai pendalaman pasar keuangan. Pendalaman keuangan pun semakin mendesak karena dana pihak ketiga dan deposito di perbankan serta nilai transaksi di pasar modal Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia dan Filipina.

Keberadaan pasar keuangan yang likuid dan efisien, menurut Bambang, sangat penting bagi pembangunan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan dan inklusif. “Supaya pembiayaan tidak hanya bergantung dari perbankan," tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan, sebelum munculnya Panama Papers, ia lebih dulu memiliki dokumen berisi warga Indonesia yang menghindari pajak. "Sebelum Panama pun, saya sudah punya satu bundel nama-nama," ucap Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah dari seluruh Indonesia yang menang dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu di Istana Negara, Jumat, 8 April 2016.

Jokowi menyebutkan, dalam bundel data tersebut, ia tahu siapa saja WNI yang menyimpan uangnya di berbagai negara di dunia. "Bapak nyimpan di Swiss, saya tahu. Bapak nyimpan di Singapura, saya tahu. Begitu sudah sangat terbukanya dunia ini," ujarnya.

Menurut Jokowi, era saat ini adalah era keterbukaan. Selain keterbukaan mengenai dokumen pajak, Presiden mengingatkan, pada 2017-2018, keterbukaan di bidang perbankan sudah tidak bisa dihindari lagi. "Simpanan siapa pun yang ada di bank di seluruh dunia dibuka total. Inilah dunia keterbukaan yang mau-tidak mau, siap-tidak siap harus kita hadapi," tuturnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan Indonesia mau-tidak mau harus siap menghadapi perdagangan bebas antarnegara. Ia mencontohkan, Indonesia kini sudah masuk perdagangan bebas di kawasan ASEAN.

Sebentar lagi, ucap Jokowi, mau-tidak mau, Indonesia juga harus mengantisipasi perdagangan bebas dengan blok Amerika, Cina, dan Eropa. "Begitu kita tolak, produk kita ke sana dipajaki 15 persen, 20 persen, mau apa kita? Yang gabung diberi pajak 0 persen. Barang-barang kita tidak akan bersaing," ujarnya.

Pagi tadi, 471 kepala daerah dan wakil kepala daerah hadir di Istana Negara. Sebanyak 185 bupati dan 30 wali kota beserta wakilnya masing-masing hadir di Istana Negara untuk mendapatkan pengarahan dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi yang pertama memberi arahan, kemudian disusul Wapres dan Presiden.

Menteri Tjahjo Kumolo menuturkan arahan dari Presiden dan Wapres dibutuhkan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. "Hubungan ini harus makin efektif, efisien, taat pada hukum, mempercepat reformasi birokrasi, dan memperkuat otonomi daerah," katanya. Pengarahan tersebut berlangsung sekitar dua jam.