Jakarta - KPK masih mendalami peran ketiga tersangka dalam kasus suap terkait dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Pengembangan kasus tersebut saat ini masih seputar antara pihak perusahaan pengembang dengan DPRD DKI.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif belum mengungkap apakah ada indikasi keterlibatan Pemprov DKI dalam kasus itu. Namun Syarif memastikan apabila keterangan dari Pemprov DKI dibutuhkan maka Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bisa saja dipanggil.

"Saya belum bisa katakan itu (keterlibatan Pemprov DKI)," ucap Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (6/4/2016).

"Semua pihak yang berhubungan dengan pembahasan Raperda itu, baik yang berhubungan dengan pemberi maupun yang menerima, kalau nanti dianggap oleh penyidik kami akan memperkaya penyidikan kasus ini, pasti akan dipanggil," ujar Syarif menambahkan.

Sebelumnya Syarif menyebut bahwa dalam proyek reklamasi itu banyak perusahaan yang ikut serta. Untuk mendalami apakah nantinya perusahaan-perusahaan itu terlibat kasus suap atau tidak, Syarif mengatakan penyidik KPK tengah menelitinya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka yaitu M Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja serta Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant di PT APL. M Sanusi ditangkap pada Kamis (31/3) dengan sangkaan menerima suap sebesar Rp 2 miliar yang diberikan dalam 2 termin dari PT APL.

Selain itu, sudah ada 1 saksi yang dicekal terkait kasus ini yaitu Sugiyanto Kusuma alias Aguan. Bos Agung Sedayu Group itu diketahui masih berada di Indonesia.
(dha/dra)

Sumber

cerita masi panjang, nasbung jgn pegi mati dulu yak