Rimanews - Kasus korupsi reklamasi teluk Jakarta, selain kasus pembelian lahan untuk RS Sumber Waras, yang menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Mohammad Sanusi, bakal menambah panasnya iklim politik menuju Pilgub DKI 2017 tahun depan. Pasalnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sudah menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) juga sebagai pihak yang sangat 'ngotot' mendukung reklamasi pantai teluk Jakarta.

"Ahok itu pendukung reklamasi. Ahok mendatangi Susi untuk izin reklamasi, Susi menolak. Pemerintah pusat sebenarnya menolak," kata Arief Puyono saat menyambangi Gedung KPK, di Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Bahkan menurut dia, Ahok bersikukuh soal reklamasi tersebut dan besar kemungkinan ada keterlibatan Ahok dalam kasus yang menjerat Sanusi. "Tapi Ahok berjuang, kita lihat saja nanti, bisa saja Ahok terlibat nanti. Karena bisa saja untuk mencari dana," katanya.

Ia sangat meyakini Ahok mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi Sanusi. Ahok yang menjadi pihak eksekutif membutuhkan dukungan legislatif untuk bisa mensukseskan proyek reklamasi pantai Jakarta.

"Bisa saja nanti Ahok terlibat dengan kasus ini, kan kita tidak tahu. Karena Ahok pendukung sama-sama. Kan ada ekeseutif dan yudikatif, bisa saja nanti Ahok diminta jadi saksi, saya mendukung Ahok jadi saksi nanti," tandasnya.

Adik kandung dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik tersebut adalah salah satu pihak yang mendukung dilakukannya reklamasi di Jakarta. Hal itu diketahui Arief setelah mendengar informasi dari Anggota Komisi D DPR DKI Jakarta, Prabowo Sudirman.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan membongkar skandal korupsi hingga ke akar karena dinilainya masuk skala "grand corruption" (korupsi skala besar).

"Perlu kami jelaskan proyek besar reklamasi sudah banyak diributkan sejak dulu dan diprotes karena dianggap bertentangan dengan UU lingkungan hidup, UU pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, UU Perikanan dan lain-lain sehingga kebijakan ini tidak tidak sinkron dengan UU di atasnya," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam konferensi pers, di gedung KPK Jakarta, Jumat (01/4).

Nilai fantastis megaproyek Reklamasi Pantai Jakarta itu terendus saat PT Agung Podomoro Land melalui anak usahanya yaitu PT Muara Wisesa Samudera diketahui telah mengantongi proyek reklamasi untuk tiga pulau buatan seluas 165 hektare.

Dalam Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi (RWZP3K) DKI Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta renncananya ada 17 total pulau yang akan dibuat seluas 5.100 hektare.

PT Muara Wisesa Samudera sampai saat ini belum melakukan reklamasi Pulau G (Pluit City) meski perusahaan telah mengantongi izin reklamasi senilai Rp4,9 triliun dari total proyek pengembangan mencapai Rp50 triliun.

KPK menganggap penting untuk menguak kasus ini karena di dalamnya terdapat praktik busuk kongkalikong antara korporasi dan pejabat dalam pembuatan peraturan.

"KPK menanggap kasus ini sangat penting karena merupakan contoh paripurna tentang bagaimana kroporasi mempengaruhi pejabat publik untuk kepentingan yang sempit bukan umum," tegas Syarif.