TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi membekuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Muhammad Sanusi. Seorang penegak hukum mengatakan, Sanusi diduga menerima suap untuk memuluskan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut sumber yang sama, suap yang diterima dari perusahaan pengembang itu mencapai Rp 1 miliar.

Sanusi adalah Ketua Komisi D di DPRD DKI, membidangi pembangunan. Saat ini Komisi D sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara (RZWP3K) dan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8/1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantai Utara Jakarta.

BACA: M. Sanusi Ditangkap KPK Terkait Pembahasan Perda Reklamasi?

Pembahasan rancangan perda tersebut masih alot. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaha Purnama alias Ahok masih menolak keinginan anggota DRPD dalam sejumlah pasal. Di antaranya, Ahok menolak keinginan DPRD soal penempatan pengolahan sampah di satu pulau khusus. Menurut Ahok, incinerator harus ditempatkan di tiap pulau reklamasi untuk menciptakan kondisi "nol sampah".

Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan bahwa KPK telah menangkap seorang anggota DPRD DKI. Namun enggan menjelaskan secara rinci kasusnya. Ketua Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkaan Sanusi sedang diperiksa KPK. "Kami sudah dengar berita tersebut, tentunya kami merasa prihatin, yang bersangkutan sedang diperiksa di KPK," ujar Dasco, Jumat, 1 April 2016.

BACA: Jika Terbukti Terima Suap, Gerindra Bakal Pecat M. Sanusi

Petugas KPK menggulung sejumlah orang pada Kamis, 31 Maret 2016. Satu di antaranya anggota DPRD DKI Jakarta, yakni M.S. yang diduga M. Sanusi. Setelah operasi tangkap tangan, KPK menyegel sejumlah ruangan di DPRD DKI Jakarta. Di antaranya ruangan pimpinan Komisi D, ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik, dan ruangan kontrol CCTV.

ANTON APRI | LINDA TRIANITA | GHOIDA RAHMAH