Segala bentuk penindakan atas pelanggaran yang dilakukan pihak asing yang di wilayah Indonesia merupakan bentuk nyata mempertahankan kedaulatan bangsa.

Penindakan tegas juga bagian dari implementasi Nawacita dan Trisakti yang jadi jargon politik pemerintahan Joko Widodo. Karena itu, proses hukum terhadap para pencuri ikan harus terus berjalan.

Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, menyikapi pelanggaran wilayah Indonesia di laut Natuna oleh kapal penangkap ikan berbendera China dan kapal coastguard China.

Menurut politisi muda PDI Perjuangan ini, Tiongkok seharusnya memahami dan menghormati hak-hak Indonesia yang dapat mengambil tindakan hukum atas pencurian ikan dalam Zona Ekonomi Eksklustif (ZEE), maupun wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan konvensi UNCLOS.

Charles Honoris menegaskan, yang dilakukan kapal Coast Guard Tiongkok dalam insiden yang terjadi di Natuna merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan NKRI sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok mendukung kegiatan-kegiatan kriminal, yaitu illegal fishing.

Di sisi lain bagi Indonesia, daya rusak pencurian ikan itu tidak kalah hebatnya dengan peredaran narkotika. Negara dirugikan ratusan trilun per tahun akibat pencurian ikan. Maka itu, Charles meminta proses hukum terhadap pencuri ikan dilanjutkan.

"Proses hukum terhadap delapan ABK kapal pencuri ikan Tiongkok harus jalan terus. Pemerintah Indonesia tidak boleh menggadaikan kedaulatan negara semata-mata untuk kepentingan ekonomi atau menjaga hubungan baik dengan Tiongkok," tegasnya.