Ketua DPRD Kota Bogor Untung W. Maryono bersama jajaran pimpinan DPRD Kota Bogor memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat di Bandung, Rabu (16/3/2016) kemarin.

Untung menjelaskan, pemanggilan tersebut dalam rangka memberikan keterangan terkait kasus korupsi pengadaan lahan Pasar Warung Jambu Dua atau Kasus Angkahong. Untung mengatakan, ada yang ganjil dalam kasus ini, dimana muncul dana Rp 49,2 miliar untuk membeli lahan milik Angkahong. Namun akhirnya disepakati dan dianggarkan oleh Pemkot Bogor sebesar Rp 43,1 miliar.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku tidak mengetahui perihal anggaran tersebut. Karena menurutnya, pihaknya hanya menganggarkan dana sebesar Rp17,5 miliar. Dan dana tersebut juga sudah di SK-kan melalui rapat paripurna.

"Yang menggunakan anggaran kan mereka (Pemkot), yang memilih lokasi dan merealisasi anggaran juga mereka. Kami di DPRD sama sekali tidak mengetahui setelah dikeluarkannya SK pimpinan DPRD No. 903-13 Tahun 2014 tentang pengadaan lahan tersebut sebesar Rp17,5 miliar," ujarnya saat dikonfiasi infonitas.com melalui sambungan telepon, Kamis (17/3/2016).

Untung menegaskan, kedatangannya bersama pimpinan DPRD Kota Bogor ke Kejati Jawa Barat adalah untuk dimintai keterangan dan bukan diperiksa.

"Kami datang ke sana untuk dimintai keterangan, bukan diperiksa. Jadi apapun yang dilakukan oleh pihak Kejati maupun Kejari, kami tetap harus menghormatinya dan siap berkooperatif," tutupnya.

Narsum: http://www.infonitas.com/bogor/ini-k...ngkahong/18592

yg ganjil selalu ada palagi yg genap