Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mantap menggandeng Heru Budi Hartono untuk maju menjadi pasangan calon independen Pilgub DKI 2017. Ahok memprediksi salah satu kendala yang bakal dihadapinya adalah penjegalan oleh oknum KPU DKI.

Soal kekhawatiran ini, Ketua KPU DKI Sumarno memastikan pihaknya bakal bekerja secara profesional dan independen. Ia bahkan menawarkan relawan Teman Ahok nanti mendampingi verifikator KPU DKI pada saat penghitungan suara sehingga bisa menjadi saksi.

"Tadi sudah ketemu Pak Ahok, beliau ketawa-ketawa saja. Kami hanya mengingatkan saja, KPU profesional. Verifikasi yang dilakukan KPU sangat terbuka. Kami menawarkan tim sukses Pak Ahok mendampingi verifikator KPU, jadi nanti dugaan-dugaan jegal atau bermain bisa diminimalisir," ujar Sumarno kepada detikcom, Selasa (8/3/2016) malam.

Apabila ada anak buahnya yang membandel, Sumarno tak akan segan-segan untuk memberhentikannya langsung dari KPU DKI. Selain itu, pelanggaran pidana pemilu juga langsung diproses secara hukum oleh panitia pengawas (panwas) pemilu.

"Kami tidak main-main, kami ketat sekali terkait integritas penyelenggara karena ini di Ibu Kota yang seperti rumah kaca. Jadi siapapun yang melakukan kecurangan ketahuan. Kami tidak mau mempertaruhkan integritaslah," terangnya.

Sumarno juga mengatakan, pihaknya akan merekrut petugas yang menjunjung integritas, netralitas dan profesionalitas. Jumlahnya berapa nanti disesuaikan dengan banyaknya calon independen yang mendaftar.

"Sekarang ini baru pernyataan Pak Ahok (yang maju independen), nanti kalau sudah ketahuan berapa banyaknya yang independen baru kami rekrut petugas berapa. Petugas PPK dan PPS bisa direkrut dari masyarakat setempat, seperti RT/RW untuk memudahkan verifikasi riil di lapangan," tutup Sumarno.

Sebelumnya, Ahok menyatakan ada dua tantangan terberat di jalur independen, salah satunya adalah digagalkan pencalonannya oleh oknum KPU DKI. Bila benar-benar gagal maju di Pilgub DKI 2017, jabatan Ahok akan berakhir pada Oktober 2017.

"Tantangan terberat yakni belum pernah ada gubernur yang menang independen. (Terberat) Kedua, kalau ada oknum-oknum KPUD yang enggak profesional, gampang sekali membatalkan independen," kata Ahok di RPTRA Saharjo Menteng Atas.

Selama Agustus hingga September 2016, KPU DKI melakukan verifikasi. Ada dua macam, yakni verifikasi administrasi berupa pengecekan dokumen dan verifikasi faktual berupa pengecekan secara fisik alamat yang tercantum dalam formulir dukungan.
(aws/fdn)

http://news.detik.com/berita/3160952...oal-integritas