AKHIRNYA DIAKUI JUGA OLEH PAKAR TATA NEGARA KUBU MEREKA SENDIRI

"Menurut Refly, sebenarnya tidak ada mekanisme sanksi terhadap menteri yang secara sepihak mengubah nomenklatur kementeriannya. “Karena itu (masalah) administratif,” kata bekas Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno."



http://katadata.co.id/telaah/2016/03...tempel-berbeda

NAH, BILA PELANGGARANNYA KOORDINATIF SEPERTI SS BAGAIMANA??

http://kedaipena.com/sudirman-said-l...erpres-102015/