Ane mohon maaf bila sebelumnya salah kamar

Bila sebuah perusahaan membuat sebuah kantor (untuk administrasi dll) di sebuah kota, misalnya : JAKARTA & sebuah pabrik (hanya untuk produksi & gudang/penyimpanan barang) berbeda kota & provinsi dari kantor, misalnya : TANGERANG.
Bila kantor sudah PKP dan pabrik NON-PKP. Apakah itu sudah benar atau harus melakukan pemusatan di kota kantor berada yakni JAKARTA?
Karena ini sudah berjalan lama.