Praktik pemblokiran yang selama ini terjadi menunjukkan karut-marutnya pengaturan internet di Indonesia.

E
stonia adalah salah satu negara Eropa yang sempat lama dijajah oleh Uni Soviet akibat Pakta Molotov-Ribbentrop. Negara ini sempat jatuh ke tangan Nazi Jerman pada 1941, untuk kemudian dijajah lagi oleh Uni Soviet pada 1944. Estonia memperoleh kembali kemerdekaannya pada 1991, Setelah runtuhnya Uni Soviet. Pada 2004, Estonia bergabung dengan Uni Eropa. Sejak 2011, Freedom House memberi Estonia skor terbaik di dunia dalam laporan Freedom on the Net secara berturut-turut hingga 2015 lalu.

Hal ini tidak terlalu mengherankan. Sebagai anggota Uni Eropa, kemerdekaan berekspresi wajib dijaga dalam konstitusi. Sejak 2000, Estonia mengakui bahwa akses internet adalah hak asasi setiap warga dan itu sebabnya negara mendorong pertumbuhan internet secara masif. Estonia tidak menerapkan pembatasan anonimitas—bahkan anonimitas menjadi topik diskusi yang marak. Perlindungan data netizen dijaga baik-baik karena penyedia jasa komunikasi dan internet wajib terdaftar dalam Estonian Technical Surveillance Authority (ETSA) dan dituntut untuk menyediakan lokasi dan lalu lintas data selama setahun. Data ini hanya akan diserahkan ke pihak berwenang dan lembaga intelijen lewat perintah pengadilan.

Estonia merupakan negara dengan tingkat penetrasi internet tinggi. Menurut data International Telecommunication Union (ITU), lebih dari 84% dari total 1,3 juta penduduk Estonia tersambung dengan lebih dari 200 operator yang menawarkan jasa internet, termasuk 6 operator telpon genggam dan sejumlah internet service providers (ISPs). Karena memandang teknologi informasi dan komunikasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, negara mengeluarkan investasi cukup besar dalam perkembangan teknologi ini dan meletakkan internet dalam Kementerian Urusan Ekonomi dan Komunikasi.

Buahnya manis. Pada 2013, hampir 97% transaksi perbankan dilakukan secara daring. Estonia pun menjadi negara pertama di dunia yang melakukan e-voting pada Pemilu 2007. Dalam bidang teknologi informasi, Estonia kini jadi lahan yang menumbuhkan lebih dari 150 perusahaan teknologi di Tehnopol, sebuah komplek pengembangan teknologi informasi yang berada di ibukota Tallin, dan ribuan lainnya tersebar di seantero negeri. Publik pun menikmati hasilnya, dengan lebih dari 70.000 blogger aktif yang memanfaatkan internet untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan masyarakat. .

Pengalaman Estonia ini membuka mata saya. Apabila internet dikelola dengan baik, pelbagai kepentingan— mulai dari urusan teknologi, ekonomi, pertahanan dan kedaulatan bangsa, hukum, kemerdekaan ekspresi, hingga demokrasi—bisa tumbuh bersama. Dengan tata kelola yang tepat, internet bisa menjadi alat untuk memajukan, bukan momok yang ditakuti oleh suatu bangsa.

Hal ini tampak dalam bagaimana Estonia menerapkan kebijakan blokir dan penapisan (filtering) konten internet. Pada Januari 2010, Estonia mewajibkan izin khusus bagi aktivitas judi daring. Pada bulan Februari 2014, Lembaga Pajak dan Bea Cukai Estonia menemukan lebih dari 1.000 situs judi daring yang tidak memiliki izin dan harus diblok. Pemblokiran situsweb ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Estonia juga melarang ujaran kebencian sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Uni Eropa.

Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kepala saya: bagaimana Estonia mengaturnya?

Semua bermula dari berdirinya Estonian Internet Foundation (EIF) yang mengelola top level domain .ee untuk Estonia pada 2009. Dengan prinsip multi-stakeholder, EIF ini sukses mengelola tata kelola internet dalam urusan pendaftaran nama domain, mulai dari menekan harga pendaftaran dari €20 menjadi hanya €9 per tahun, hingga persoalan pengelolaan konten.

Penerapan prinsip multi-stakeholder ini juga dipakai dalam menyusun kebijakan penghapusan konten. Menghapus konten tertentu bukan hal mudah di Estonia karena Estonia mengakui hukum privasi. Setiap keputusan menghapus konten yang melenceng, atau komentar daring yang melecehkan pihak lain, harus lebih dulu melibatkan pengadilan. Umumnya pengguna diinformasikan mengenai kebijakan privasi dan aturan dalam berkomentar yang harus mereka patuhi. Beberapa jasa online memiliki kebijakan yang menjelaskan tanggung jawab dan menjunjung etika serta kebijakan paksa bila ada yang melanggar.

Kasus Delfi.com pada 2008 lalu dapat dijadikan rujukan bagaimana seharusnya kasus defamasi bisa dihindari. Delfi.com adalah salah satu portal berita dari terbesar di Estonia. Meski pembaca diperbolehkan untuk menulis komentar, Delfi.com memiliki peraturan yang mewajibkannya untuk menghapus komentar-komentar yang melecehkan. Kasus ini bermula dari komentar pengguna pada berita yang dilansir Delfi.com, yang melecehkan seorang figur berinisial L. L kemudian menuntut Delfi.com untuk menghapus komentar tersebut dan membayar ganti rugi. Mulanya, pengadilan mengabulkan tuntutan ini. Namun, ketika Delfi.com mengajukannya pada Mahkamah Agung Estonia, keputusan berubah. Karena kemampuannya terbatas, Delfi.com tidak bisa menghapus semua komentar di situsnya.

Singkatnya, prinsip multi-stakeholder menekankan pada keterlibatan banyak orang dalam pengelolaan internet. Indonesia boleh dikatakan tidak ketinggalan dalam menerapkan prinsip ini. Paling tidak sejak 2013, saya menyaksikan sendiri bagaimana berbagai pihak yang punya kepentingan dengan internet mulai mau duduk bersama untuk mengelola internet. Momentum terbaik yang dapat dijadikan contoh adalah keberhasilan Indonesia mengelola kegiatan Internet Governance Forum 2013 di Bali, tempat kali pertama saya bersinggungan dengan pelbagai pihak dalam dunia internet di Indonesia.

Namun, apa yang membedakan tata kelola internet di Indonesia dari Estonia, sehingga Indonesia menempati urutan ke-42 dalam laporan Freedom on the Net? Freedom House mencatat tiga hal menonjol yang terjadi di Indonesia pada 2015:

Mahkamah Konstitusi memperkuat Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang konten negatif yang memberi negara kewenangan untuk melakukan blokir dan penapisan.
Situs berbagi video Vimeo diblokir secara resmi di Indonesia karena mengandung konten pornografi
Setidaknya 5 orang dipenjara karena penerapan UU ITE terkait pasal defamasi.

Poin 1 dan 2 berada dalam satu ranah kebijakan blokir dan penapisan, sedangkan poin 3 berada dalam ranah pidana defamasi. Dalam tulisan ini saya akan membahas lebih dalam mengenai blokir dan penapisan, isu yang saya geluti sebagai salah satu pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas keluarnya Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014.
Blokir Atas Nama Kepentingan Siapa?

Praktek blokir dan penapisan di Indonesia sudah berlangsung lama. Meski belum bisa dipastikan kapan, praktek ini awalnya dilakukan oleh pemilik warnet dengan menapis konten pornografi dan judi daring. Baru kemudian muncul layanan jasa blokir dan penapisan oleh pihak swasta di tingkat jaringan yang lebih luas, seperti perkantoran sampai ruang publik. Pada 2011, dilakukan blokir dan penapisan lewat apa yang disebut sebagai TRUST+™ Positif, dan disusul Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Sistem TRUST+™ Positif mengandalkan server pusat yang akan menjadi acuan dan rujukan kepada seluruh layanan akses informasi publik (fasilitas bersama) Server ini juga menerima informasi-informasi dari fasilitas akses informasi publik untuk menjadi alat analisa dan profiling penggunaan internet di Indonesia. TRUST+™ Positif berfungsi sebagai referensi atau rujukan database URL yang harus dipatuhi oleh semua penyelenggara jasa internet.

Kebijakan blokir dan penapisan ini dilandasi oleh UU Telekomunikasi, UU ITE, UU Pornografi, UU Kementerian Negara, Perpres No. 24 Tahun 2010, dan Permen Kominfo tentang Organisasi Kementerian Kominfo. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur pemblokiran situs bermuatan pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Tujuan dari keluarnya peraturan ini adalah melindungi kepentingan umum dari konten internet yang memberi dampak negatif dan/atau merugikan.

Dari mekanisme tersebut, pemblokiran sebenarnya adalah tanggungjawab pihak penyelenggara jasa internet (ISP) dengan syarat minimal mematuhi isi TRUST+™ Positif yang di-update secara rutin oleh Kominfo berdasarkan laporan ke bagian aduan. Kominfo menerapkan sanksi bagi ISP yang tidak memblokir, meski tanpa menjelaskan apa bentuk sanksinya.

Dengan mekanisme demikian, ISP punya hak untuk melakukan blokir di luar situsweb yang terdaftar dalam TRUST+™ Positif. Berbagai pihak pun boleh menambahkan situsweb lain dalam daftar TRUST+™ Positif sesuai dengan kepentingannya. Tidak ada jaminan bahwa dalam proses penyusunan situs yang diblokir dan ditapis adalah situs yang memiliki konflik kepentingan dengan penyedia jasa internet. Ketidakjelasan mekanisme yang transparan dan akuntabel inilah yang menjadi sorotan kritik sehingga dilakukan judicial review, agar kedunguan tata kelola ini dibenahi.

Setelah berganti presiden dan berganti menteri, peraturan Menkominfo yang dungu ini berusaha ditambal sulam dengan menyusun Panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang menghimpun sejumlah tokoh masyarakat dan lembaga negara untuk memutuskan situs mana yang akan diblokir. Mekanisme yang jelas, transparan, dan akuntabel masih jauh panggang dari api. . Publik tak kunjung mendapati mekanisme yang bisa dibaca secara runut, mulai dari bagaimana jalannya diskusi hingga proses pengambilan keputusan dalam sejumlah gugus kerja yang ada di dalam Panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif tersebut. Sekali lagi kedunguan itu kembali dipelihara.



Blokir Sebagai Alat Tawar Bisnis?

Yang luput dari pembenahan tambal sulam tersebut adalah persoalan konflik kepentingan. Bisakah suatu pihak melakukan blokir karena situs yang dituju merugikan kepentingannya? Jawabannya: bisa. Tidak ada aturan yang melarang hal tersebut, termasuk Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Blokir layanan video streaming Netflix oleh Telkom Group pada 27 Januari 2016, didasari oleh tiga alasan, yaitu, (1) Tidak memenuhi regulasi di Indonesia, (2) Memuat konten berbau pornografi, dan (3) Melindungi konsumen dari konten film yang belum disensor oleh lembaga yang berwenang mengacu UU No. 33/2009 tentang Perfilman khususnya Pasal 57.

Tak satu pun dari ketiga alasan tersebut yang mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Apabila ditinjau dari daftar TRUST+ ™ Positif, Netflix diblokir dengan alasan pornografi, namun dalam diskusi Forum Demokrasi Digital, Menkominfo memberi klarifikasi bahwa yang diblokir bukan Netflix.[1] Dengan sendirinya, poin 2 gugur. Poin 3 juga tidak cukup kuat karena tingkat kesulitan Lembaga Sensor Film untuk melakukan sensor ribuan konten Netflix sebelum penayangan, namun juga bukan berarti tidak ada solusi. Layanan Netflix di setiap negara berbeda, sehingga Indonesia dapat meminta Netflix untuk melakukan swasensor atau tidak menayangkan video yang mengandung kekerasan, pornografi, SARA kepada Netflix.

Terkait dengan poin 1, persoalan OTT asing harus taat pada regulasi di Indonesia dengan memiliki badan usaha yang diakui di Indonesia memang sudah lama mencuat. OTT asing memang kerap dinyatakan merugikan operator. Riset yang dilakukan Ovum secara global menunjukkan geliat pemain OTT dalam menyediakan layanan messaging, misalnya, telah banyak merugikan operator akibat digerogoti layanan messaging OTT. Dalam hitungan Ovum, keuntungan operator dari layanan sandek (SMS) di seluruh dunia telah anjlok USD 23 miliar pada tahun 2012, dan kerugian ini diprediksi terus meningkat hingga mencapai USD 58 miliar pada tahun 2016. Di Indonesia sendiri, data ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia) menunjukkan bahwa belanja modal operator yang dihabiskan untuk peningkatan jaringan dan layanan data selama 2011 berkisar Rp 30 Triliun. Sebesar 90% dari angka tersebut dipakai untuk mengembangkan jaringan, sementara pada 2012 porsinya berubah jadi sebesar 60%. Namun, dana yang diinvestasikan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh operator.

Oleh karena itu, perlu juga dipertimbangkan unsur bahwa blokir sepihak ini apakah bagian dari alat tawar Telkom kepada Netflix.com agar mendapat keuntungan? Kalau benar unsur ini yang lebih kuat, kita layak bertanya: apakah blokir bisa dibenarkan atas nama bisnis? Sekali lagi, aturan yang ada sekarang tidak melarang, dan oleh karenanya harus dirombak total.
Menyusun Tata Kelola Blokir yang Cerdas

Pertengahan Januari 2016 lalu, Indonesia kedatangan pakar tata kelola internet Jovan Kurbalija dan ia mengatakan banyak bisnis digital yang sebenarnya belum ada payung hukumnya karena sifat kebaruannya. Untuk itu ia menyarankan dua hal: (1.) we cannot stop peer to peer services, dan (2) we should not stop the new services. Kita tidak bisa menghentikan layanan jaringan-rekanan, dan kita tidak boleh menghambat layanan baru.

Karena belum ada aturan hukum, setidaknya negara-negara yang diterpa oleh layanan OTT bisa menarik pajak dari bisnis ini dengan cara mendesak mereka membuka kantor perwakilan, sehingga bisnis mereka bisa dikenai aturan pajak yang berlaku. Uang pajak digunakan untuk membangun/memperbaiki infrastruktur bisnis.

Konsekuensi dari blokir bisnis OTT ini adalah pesan bahwa Indonesia menolak perubahan wajah ekonomi global yang justru tidak kondusif bagi ekonomi nasional yang dinilai tidak siap berkompetisi.

Lalu bagaimana membenahinya? Dalam tata kelola blokir, idealnya diatur mengenai (1) siapa yang berwenang memblokir, (2) tata cara pemblokiran, dan (3) pemulihan pemblokiran dan ganti rugi.

Pada banyak negara, pemblokiran diputuskan oleh sebuah badan independen yang terdiri dari komponen kepolisian, tentara, kesehatan, industri, perempuan, akademisi, hingga perlindungan anak. Unsur-unsur inilah yang berkepentingan dalam menyaring daftar blokir yang disediakan pemerintah dan menambah bila diperlukan. Estonia Internet Forum, Pakistan Telecommunicaton Authority, Australia Communication Media Authority adalah sejumlah contoh badan independen berprinsip multi-stakeholder di negara lain.

Mekanisme pemblokiran pun dilakukan secara bertahap: Setelah disaring oleh badan independen, daftar tersebut harus disahkan melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, ada pemberitahuan terhadap pihak yang diblokir dan kesempatan membela diri di muka pengadilan bila merasa blokir tersebut merugikannya.

Oleh karena bisa saja terjadi salah blokir dan ada orang yang dirugikan, maka harus jelas juga proses pemulihan dan ganti rugi. Pengadilan perdata bisa ditempuh bagi yang merasa dirugikan dan bila menang maka blokir harus dibuka dan ada pembayaran ganti rugi.

Untuk situasi Indonesia saat ini, setidaknya terdapat dua hal yang perlu segera dilakukan. Pertama, membatalkan Peraturan Kemkominfo No. 19 Tahun 2014 dan memasukkan persoalan blokir ini dalam revisi pengubahan UU ITE, atau membuat UU baru yang lebih komprehensif mengatur blokir. Kedua, panel penanganan konten bermuatan negatif harus didorong untuk menjadi badan independen yang berprinsip multi-stakeholder dan legalitasnya ada dalam UU ITE atau UU baru.

Paling tidak dengan menjalankan rekomendasi tersebut, kita dapat mendekati Estonia dalam hal mengelola internet yang lebih baik dan demokratis. []

http://www.remotivi.or.id/amatan/264...ang-Dipelihara