Akhirnya kita jadi HAFAL tabiat rezim ini:

(1) Seorang menteri membuat kebijakan yang tidak disukai oleh publik
(2) Lalu presiden melarang
(3) Lalu Presiden dipuja-puji bak pahlawan

Kemarin sudah terjadi pada kasus Gojek. Setelah itu terjadi lagi pada kasus "Bebas Visa ke Israel".

Dan hari ini, terjadi lagi pada kasus "pungutan dana ketahanan energi" (silahkan baca beritanya di [url]http://www.merdeka.com/…/jokowi-minta-menteri-esdm-kaji-pun…[/url] )

Para Jokowers pun, seperti biasa, akan berkoar-koar bahwa ini merupakan bukti bahwa Jokowi sangat pro rakyat, sangat membela rakyat, sangat terpuji, bla.. bla.. bla...

PADAHAL:

(1) Menteri adalah pembantu presiden. Jika seorang menteri mengambil kebijakan, SEHARUSNYA itu atas sepengetahuan dan seizin presiden.

(2) Jika presiden tidak setuju, tapi kebijakan tersebut ditetapkan juga oleh menteri, artinya sang menteri TIDAK HORMAT pada presiden. Mungkin karena dia menganggap presiden tidak punya wibawa.

(3) Jika presiden tidak tahu, artinya koordinasi di pemerintahan ini sangatlah buruk.

(4) Jika ada menteri yang menentukan kebijakan tanpa sepengetahuan presiden, dan presiden melarangnya di depan publik, maka itu artinya manajemen pemerintahan kita sangatlah kacau balau.

(5) Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa presiden SEHARUSNYA tahu dan memberi izin mengenai kebijakan tersebut

Dengan demikian, tentu SANGAT ANEH jika seorang presiden melarang kebijakan yang dibuat oleh seorang menteri.

Jadi jangan heran jika kita curiga, jangan-jangan ini hanya semacam drama, mirip seperti seorang pria yang menyewa preman untuk mengganggu gadis idamannya. Lalu si pria akan datang menyelamatkan si gadis, untuk dipuja-puja sebagai pahlawan.

Jadi para Jokowers sekalian, cobalah Anda BELAJAR TATA NEGARA. Cobalah cerdas sedikit, walau itu memang tidak mudah