Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU ) Provinsi Kaltim, Asman Azis, menilai Rancangan Undang Undang KPK, mendorong kalangan pemuda dan ulama ikut memberikan kontribusi pemikiran dan dukungan pemberantasan korupsi dibidang sumber daya alam. Misalnya dengan memberikan studi pemahaman tentang korupsi dibidang SDA.

"Ini menjadi ruang bagi pemuda-pemuda NU dan para ulama memberikan sumbangsih pemikirannya. Selama ini, soal pesantren saja dan umat. Kami adakan halaqoh (pemahaman) tentang kejahatan korupsi di sumber daya alam," kata Asman Azis, yang hadir dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur, menolak RUU Komisi Pemberantasan Korupsi, di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Senin (12/10/2015).

Menurut dia, dengan pemahaman pemberantasan korupsi sumber daya alam, Lakpesdam optimis dapat mendorong keinginan masyarakat sipil, mendukung penolakan RUU KPK.

"Sikap Lakpesdam mendukung teman-teman menolak RUU KPK," tambah dia.

Ia menambahkan, Pasal 13 huruf b, KPK hanya diberikan wewenang mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara paling sedikit 50 Miliar.

Menurut dia, Substansi keberadaan KPK adalah pemberantasan korupsi yang dilakukan penyelenggara Negara dan merugikan masyarakat luas, bukan terletak pada besaran nilai korupsinya, tapi dampak lingkungan dan kekayaan sumber daya alam. (*)