TEMPO.CO, Jakarta - Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan muncul dalam transkrip rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, pengusaha minyak R, dan MS yang diduga seorang petinggi PT Freeport Indonesia.

Pertemuan ketiganya diduga terjadi pada 8 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Pembicaraan menyangkut perpanjangan kontrak Freeport yang berakhir pada 2021. Freeport memang sedang meminta perpanjangan itu kepada pemerintah, dengan alasan dua tahun ke tenggat kontrak terlalu mepet karena menyangkut investasi besar.

Transkrip tersebut beredar di publik. Tempo mendapatkannya dari seorang sumber yang mengetahui ihwal pertemuan tersebut. Ketika transkrip itu diperlihatkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, ia membenarkannya. “Yang saya baca dari (transkrip) kiriman Anda adalah poin pembicaraan. Dan isinya sama dengan apa yang ada dalam rekaman,” kata Sudirman melalui pesan seluler, Rabu malam, 18 November 2015.

Rekaman tersebut sudah ia serahkan kepada Mahkamah Kehormatan DPR pada Senin lalu. Dalam transkrip itu, Setya mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.

Karena itu, Setya yakin perpanjangan kontrak segera disetujui pemerintah. Sebagai imbalan, ia meminta saham Freeport untuk Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia sendiri meminta 49 saham pembangkit listrik Urumuka di Paniai, Papua. “Soal saham itu kemauannya Pak Luhut,” kata Setya kepada MS. “Jadi, kita harus banyak akal. Kuncinya ada pada Pak Luhut, ada saya.”

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Sudirman, bahkan ia meminta agar tak hanya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan, tapi juga ke kepolisian. “Kalau perbuatan kriminal tak dilaporkan, yang salah yang tak melaporkan,” katanya.

Kalla mengaku tahu sosok pengusaha berinisial “R” itu. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Junimart Girsang menyebutnya sebagai “pengusaha minyak terkenal di Jakarta”. Ihwal penyebutan nama Luhut, Kalla mengatakan bahwa hal itu mesti diperjelas duduk soalnya. “Kalau disebut nama saja, tentu tergantung konteksnya. Jadi, kami lihat nanti pemeriksaannya di DPR," kata dia.

Adapun Menteri Luhut menolak menjelaskan sengkarut pembicaraan Setya yang menyebutkan namanya sebagai orang yang meminta jatah saham Freeport. “Hari ini akan saya jelaskan,” kata dia kepada Tempo.

http://www.tempo.co/read/fokus/2015/...-calo-freeport

Indonesia banyak Calonya hmmm