Kepastian penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini belum menemui titik terang. Padahal, ERP sudah diuji coba di Jl. HR Rasuna Said sejak lama. Namun, hingga kini ERP masih dipegang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Kepala Unit Pelaksana Teknis ERP Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Zulkifli mengatakan, pemasangan ERP perlu dilakukan lelang karena tidak menggunakan APBD.

"Saat ini kami sudah memasukan dokumennya. Mudah-mudahan Desember sudah masuk tahap pra kualifikasi. Perlu pendekatan dengan BPKAD," ujar Zulkifli di Balai kota, Senin (16/11/2015).

Dia menambahkan, peran Dishubtrans hanya menjadi operator ERP. Sedangkan, pembangunan Gate dan pemasangan On Board Unit (OBU) sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan swasta.

Sementara itu, Zulkifli mengatakan pihak Dishubtrans akan mendukung penuh penerapan ERP. Bahkan saat ini pihaknya sedang menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukumnya.

Pergub tersebut, lanjut Zulkifli, akan digunakan untuk pemungutan tarif. Sebab, dalam penerapannya, tarif ERP bergerak fluktuatif.

"Artinya, apabila masih banyak kendaraan yang melintas di kawasan ERP, tarif ERP akan semakin mahal dan terus meningkat hingga standar kecepatan 35 kilometer perjam," jelasnya.

narsum: http://www.infonitas.com/megapolitan...ak-jelas/11904

msh PHP toh