JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) protes lantaran tak mendapat anggaran untuk membangun gedung baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, yang baru saja disahkan.

DPD menuding, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah memainkan politik transaksional sehingga DPR justru mendapat jatah pembangunan gedung baru.

"Pemerintah sekarang ini diskriminasif, hanya transaksional saja. Ada tawar menawar (dengan DPR), sementara kami memberikan pertimbangan yang lebih konstitusional," kata Irman saat dihubungi, Selasa (3/11/2015) malam.

Menurut Irman, sikap diskriminatif itu terlihat dari "ditinggalnya" DPD dalam pembahasan gedung baru.

DPR menolak proposal gedung baru DPD untuk diajukan dalam RAPBN 2016 pada September lalu. Padahal, DPR yang sudah memiliki gedung justru mengajukan anggaran gedung baru dengan nilai triliunan rupiah.

Irman menambahkan, DPD menjadi satu-satunya lembaga negara yang tidak memiliki gedung sendiri. (baca: Menkeu Sebut Pemerintah Tak Berhak Larang DPR Bangun Gedung Baru)

"Bahkan KPK yang lembaga ad-hoc saja sudah dapat gedung baru," keluh dia.

Semenjak dibentuk pada tahun 2004, DPD menempati gedung yang dipinjam dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berada di kompleks Parlemen Senayan.

Sehingga, Irman menilai sudah sepantasnya DPD memiliki gedung sendiri, dibandingkan DPR. (baca: Tim Pimpinan Fahri Hamzah Akan Kontrol Pembangunan Gedung Baru DPR)

Ruang rapat sempit

Sementara itu, Anggota DPD asal provinsi Bali, Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa selama ini memang semua kebutuhan anggota DPD sudah cukup terpenuhi dengan fasilitas yang dipinjam dari MPR.

Namun, dia mengeluhkan sempitnya ruang rapat komite DPD yang tak mampu menampung orang banyak.

"Paling keluhannya hanya soal ruang rapat yang sempit. Kadang-kadang dari pihak pemerintah sampai harus di luar karena tidak cukup tempatnya," kata Pasek.

Menurut Pasek, pemerintah bisa saja mempertimbangkan pembangunan gedung baru DPD.

"Tapi, kami juga paham dilihat dulu apakah sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang. Kalau sudah membaik, ya dibuatkan tidak apa," ucap mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014 itu.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

sumber http://nasional.kompas.com/read/2015....Transaksional

DPD ini nggak tau diri

DPR itu perwakilan rakyat, dengan kata lain mereka boleh request apa saja

gedung baru? boleh
bebas biaya parkir? boleh
gaji naik juga boleh