TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi-JK,mencermati adanya aspirasi yang mengusulkan agar alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Yang diharapkan, dapat direalokasikan untuk program kerakyatan secara langsung seperti pembangunan jalan di desa-desa, perbaikan saluran irigasi, bendungan, dan perbaikan rumah kurang layak huni.

"Aspirasi pro rakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDIP setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat," tegas Andreas Eddy Susetyo, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Lebih lanjut Andreas menegaskan bahwa program kerakyatan memang menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi dan PDIP. "Realokasi dana PMN sebesar lebih dari Rp. 30 triliun akan menjadi stimulus ekonomi kerakyatan daripada digelontorkan ke BUMN," jelasnya.

Andreas yakin, persoalan pokok terkait APBN hanya PMN BUMN saja.

Di luar itu diyakini, semua fraksi akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga APBN dapat disetujui tepat waktu.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan partainya menerima aspirasi untuk merealokasi dana PMN tersebut.

"PDIP sangat memahami garis kebijakan politik anggaran Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam situasi kebakaran hutan, musim kering yang begitu panjang, dan tantangan Pemerintah untuk memperbanyak program padat karya, maka usulan realokasi dana PMN tersebut sangat realistis," tegas Hasto.

sumber

BUMN cukup dibiayai pake utang dari menlen