JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, tidak ada landasan hukum yang memperbolehkan lembaga legislatif suatu daerah berhak memanggil kepala daerah dari daerah lain.

Oleh karena itu, ia menilai penggunaan istilah "pemanggilan" yang digunakan DPRD Bekasi terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak tepat.

"Ada suasana yang berbeda dengan penggunaan bahasa pemanggilan. Harusnya jangan pemanggilan, tapi rapat koordinasi, mengundang, atau mengkonfirmasi. Jadi, tidak ada suasana permusuhan," kata Selamat saat dihubungi, Kamis (29/10/2015).

Selamat menduga penggunaan istilah pemanggilan itulah yang kemudian menyebabkan Ahok naik pitam, dan kemudian menyebabkan kekisruhan.

Sampai akhirnya merembet ke masalah pengelolaan sampah yang ditangani PT Godang Tua Jaya di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang.

"Apalagi ini kan perjanjian masa lalu. Ada pihak yang terusik, dalam hal ini dari Bekasi. Dewan merasa berhak memanggil Gubernur DKI. Di sisi lain gubernur merasa ini bukan dilakukan di masa gue," ujar Selamat.

Oleh karena itu, Selamat menyarankan agar DPRD Bekasi mengagendakan rapat koordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI, namun bukan dengan memanggil langsung Ahok.

Melainkan instansi terkait, dalam hal Dinas Kebersihan ataupun PT Godang Tua Jaya selalu pengelola sampah di Bantargebang.

"Rapatnya bisa di mana saja. Tidak harus Pemprov DKI yang Bekasi, tapi Bekasi yang ke sini juga bisa. Tidak ada yang terhinakan kok kalau ada satu pihak yang mendatangi pihak lain. Atau lebih baiknya saling kunjung mengunjungi," ujar politisi PKS ini.

"Ini kan perjanjian antar daerah untuk kebaikan bersama. Jadi jangan dibuat suasana permusuhan. Mari membangun budaya yang konstruktif. Kalau antar daerah saja udah musuhan, gimana mau membamgun negara," ujarnya

Sumber

WOII !! dprd planet bekasi noh denger temen loe di dprd dki ngomong !

tikus jgn belagu didepan harimau, sekali die ngaum, kejed2 loe pade