- Beranda
- Berita dan Politik
[ CALON MENTRI ] Hanafi Rais Minta Umumkan Perusahaan dan Direksi Pembakar Hutan
...
TS
parlin.hutajulu
[ CALON MENTRI ] Hanafi Rais Minta Umumkan Perusahaan dan Direksi Pembakar Hutan
JAKARTA – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menyatakan pemerintah mestinya berpandangan bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap sebagai bencana nasional.
“Kalau melihat luasnya dampak kebakaran hutan dan lahan lalu ada kabut asap, mestinya pemerintah perlu menetapkannya sebagai bencana nasional,” kata Hanafi Rais, Selasa (27/10).
Kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional lanjut Hanafi, baru dilakukan upaya penegakan hukum kepada semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan atau mengabaikan lahannya.
“Apa saja perusahaan yang membakar hutan dan siapa pun direksinya, harus masuk daftar hitam dan diproses menurut hukum,” tegas anggota Komisi I DPR RI ini.
Kalau pemerintah tidak mau menyebutkan nama-nama perusahaan dan direksinya, menurut Hanafi berarti tidak ada transparansi dalam proses penegakkan hukum. Sepanjang ada bukti dan proses hukumnya benar, maka seharusnya diungkap saja ke publik sebagai sebuah pembelajaran.
“Kalau ditutupi terus dengan alasan bikin gaduh, ini justru akan mencederai proses hukum. Ingat korbannya tidak hanya ratusan tapi jutaan orang. Masa ini dikompromikan?,” kata Hanafi Rais.(fas/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/10/28/...embakar-Hutan-
ra popo mas, dikompromikan adalah kita
“Kalau melihat luasnya dampak kebakaran hutan dan lahan lalu ada kabut asap, mestinya pemerintah perlu menetapkannya sebagai bencana nasional,” kata Hanafi Rais, Selasa (27/10).
Kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional lanjut Hanafi, baru dilakukan upaya penegakan hukum kepada semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan atau mengabaikan lahannya.
“Apa saja perusahaan yang membakar hutan dan siapa pun direksinya, harus masuk daftar hitam dan diproses menurut hukum,” tegas anggota Komisi I DPR RI ini.
Kalau pemerintah tidak mau menyebutkan nama-nama perusahaan dan direksinya, menurut Hanafi berarti tidak ada transparansi dalam proses penegakkan hukum. Sepanjang ada bukti dan proses hukumnya benar, maka seharusnya diungkap saja ke publik sebagai sebuah pembelajaran.
“Kalau ditutupi terus dengan alasan bikin gaduh, ini justru akan mencederai proses hukum. Ingat korbannya tidak hanya ratusan tapi jutaan orang. Masa ini dikompromikan?,” kata Hanafi Rais.(fas/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2015/10/28/...embakar-Hutan-
ra popo mas, dikompromikan adalah kita
0
1.1K
12
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.2KThread•41.1KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru