JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap V. Direncanakan, pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap V akan dikeluarkan hari ini.
Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, isi paket kebijakan ekonomi tahap V, salah satunya mengenai penghitungan kembali aset-aset Badan Usaha Milik Negara (revaluasi aset atau penilaian kembali). Revaluasi aset BUMN memang sudah menjadi perhatian Jokowi, karena akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dihitung berdasarkan pajaknya.

"Itu ide lama yang pernah saya lakukan, revaluasi aset," kata Rizal di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Rizal mencontohkan betapa pentingnya revaluasi aset BUMN. Pada 2000, PT PLN (Persero) nyaris bangkrut karena modalnya minus Rp9 triliun, sedangkan asetnya Rp50 triliun. Dalam keadaaan tersebut, PLN meminta uang dari negara, namun ditolak oleh dirinya ketika masih menjabat menteri koordinator bidang perekonomian.

"Mereka minta uang dari negara saya enggak mau, saya minta laporan revaluasi aset. Ssehingga asetnya naik dari Rp50 triliun ke Rp200 sekian triliun. Kemudian sebagian saya masukan modal, dari minus Rp9 triliun, jadi 104 triliun. Belum pernah dalam sejarah BUMN, BUMN diselamatkan tanpa uang. Itu terobosan," tegas Rizal.

Tidak hanya itu, negara pun akan mengalami keuntungan dari revaluasi aset BUMN, lantaran pajaknya dari revaluasi aset mencapai 30 persen akan masuk ke kas negara. Misalnya, aset BUMN mencapai Rp150 triliun, sedangkan harus membayar pajak 30 persen dari Rp150 triliun, yakni sebesar Rp50 triliun.

"Kan harus bayar pajak 30 persen dari selisih revaluasi. 30 persen dari Rp150 triliun, itu Rp50 triliun, sehingga walaupun dicicil dalam tujuh tahun, sehingga negara punya sumber penerimaan pajak baru di luar yang biasa. Cara-cara terobosan ini perlu dilakukan dalam jumlah yang lebih besar supaya ekonomi Indonesia bisa lebih cepat bangkit. Tidak bisa dengan cara-cara tradisional," tukasnya.

(rzk)

http://economy.okezone.com/read/2015...pln-dari-utang