Rekening Gotong Royong PDIP Bisa Jadi Contoh Bagi Partai Lain

Jakarta - Keputusan PDI Perjuangan membuka rekening partai, serta komitmen mengumpulkan dana dari publik secara akuntabel menuai apresiasi. Hal itu juga dinilai sejalan dengan janji Presiden Joko Widodo di Nawa Cita untuk mendorong reformasi parpol di Indonesia.

Karenanya, momen pembukaan rekening partai itu sebaiknya diikuti dengan gerakan simultan Pemerintah dan Parlemen merevisi UU Partai Politik demi memastikan model PDIP menjadi sistem yang dijalankan semua parpol.

"Ini momentum yang sesuai Nawa Cita Presien Jokowi, yang menjanjikan reformasi parpol. Ketika misalnya PDIP sebagai partai pemenang, menguasai eksekutif dan memiliki kursi terbanyak legislatif, maka harus ambil momentum perubahan kebijakan melalui revisi UU Parpol," kata Peneliti Perludem, Titi Anggraini, di Jakarta, Rabu (21/10/2015).

"Sehingga penguatan institusi partai melalui transparansi keuangan anggota dan partai menjadi bangunan sistem. Sehingga dia bisa jadi bagian dari sistem kepartaian kita, bagian dari institusionalisasi semua partai. PDIP harus mendorong revisi UU parpol, sehingga ada pengaturan parpol yang lebih baik," jelasnya.

Dilanjutkan Titi, langkah PDIP membuka rekening partai itu adalah sebagian dari upaya menggalang dana publik secara terbuka dan akuntabel. Langkah itu sangat baik karena memastikan partai didanai donasi dari kader, anggota, pekerja partai, dan publik.

Menurut dia, yang sulit dan berat dari upaya pengumpulan dana publik adalah menjaga keberlanjutan kepercayaan publik sehingga mau menyumbang. Itu yang menjadi tantangan PDIP yang harus dijaga.

"Semangat positif ini harus diikuti pengelolaan yang bisa menjaga animo publik untuk menyumbang. Artinya ikatannya bukan transaksional, menyumbang tapi ada transaksi kebijakan. Program ini harus dibangun dengan hubungan kuat rakyat dengan kader partai. Artinya kinerja kader harus baik dan memperjuangkan aspirasi rakyatnya benar," ungkapnya.

Kepercayaan publik akan semakin menguat jika PDIP mampu membuktikan bahwa donasi publik akan bermanfaat bagi rakyat, dan berakibat positif bagi mereka. Selain itu, dalam rangka menjaga kepercayaan publik, transparansi dan akuntabilitas harus terbukti dengan laporan keuangan jelas.

"Termasuk peruntukan dan penggunaannya. Jadi menggalang tapi memastikan transparansi," imbuhnya.

Apabila semua hal itu bisa dilaksanakan, Titi meyakini PDIP bisa menjawab tantangan terbesar pelaksanaan program itu, yakni menjaga kepercayaan publik.

"Sepanjang PDIP bisa menggalang dengan baik, menggunakan dananya dengan bertanggung jawab, kadernya baik, saya yakin ini bisa melahirkan kepercayaan publik. Sehingga ketika mendorong legislasinya, publik pasti berada di belakang PDIP," katanya.

Dikatakan Titi, selama ini publik merasa tak perlu menyumbang parpol karena ada stigma duit parpol banyak. Seandainya PDIP bisa menunjukkan cakrawala berbeda dan menjaga kepercayaan, maka hal itu akan mengikat masyarakat untuk terus menyumbang dan terlibat.

"Bagi saya itu proses. Saya kira, pertama-tama, PDIP justru harus bisa meyakinkan kader dan internalnya dulu. Nanti masyarakat akan melihat," tandasnya.

Sementara itu Pengamat Politik CSIS, J.Kristiadi menilai PDIP menjadi pionir bagi perbaikan kultur parpol di Indonesia yang selama ini terkesan tertutup soal keuangan dan sumber dana operasionalnya. Hal itu terkait keputusan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu untuk membuka rekening partai.

"Publik tentu kita bersyukur ada partai yang mau mengumumkan dananya. Harus diakui, PDIP unggul dari partai lain soal keterbukaan ini," kata J.Kristiadi.

Namun demikian, ada beberapa catatan yang diingatkan oleh Kristiadi agar bisa dilaksanakan PDIP terkait isu rekening partai dan penggalangan dana itu.

Pertama, PDI-P harus bisa memastikan bahwa pelaksanaan rekening partai itu dilakukan secara kredibel. Artinya, datanya bisa diakses publik dari berapa jumlah harta kekayaan partai, bagaimana asal usul serta buktinya.

"Itu akan makin menambah kredibilitas partainya," kata Kristiadi.

Kedua, PDIP harus menjaga agar model sumbangan dana politik yang hendak mereka dorong menjadi mekanisme baru bagi pihak tertentu mendominasi PDI-P melalui jumlah dana sumbangan. Artinya, PDIP juga harus membatasi jumlah sumbangan yang mereka terima.

"Misalnya, PDIP bisa menyontoh yang dilakukan ICW. Dia menerima dana sumbangan, tapi membatasi. Paling banyak, misalnya, menyumbang Rp. 500 juta. Jadi ini supaya memastikan sebaran penyumbangnya. Semakin tersebar semakin kredibel," jelas dia.

"Seandainya parpol mau bekerja sama dengan lembaga seperti ICW membangun sistemnya, lebih baik lagi. Dan dipastikan bisa diakses publik serta diaudit lembaga auditor independen ternama."

Keempat, Kristiadi menilai langkah PDIP itu sebagai awal suatu proses dimana parpol di Indonesia membangun basis dananya secara terbuka dan halal. Hal itu akan mulai mengurangi stigma yang selama ini ada bahwa parpol cenderung lekat sebagai 'penggarong uang negara'.

"Nanti dampaknya juga akan baik ke kader partai. Karena nanti semua transparan, kader pun bukan lagi adu banyak duit sumbangan, tapi adu ide dan idealisme," ujarnya.

Kelima, PDIP diharapkan menjadikan langkah maju mereka itu untuk diikuti semua parpol di Indonesia. Caranya adalah dengan mendorong adanya legislasi menyangkut itu.

"Inikan PDIP sudah unggul. Maka mari PDIP mengambil kepemimpinan ini untuk mendorong sistem itu terbangun. Mumpung lagi berkuasa, saya harap PDI-P mau mengajak Pemerintah dan DPR membuat legislasi yang mendorong terbangunnya sistem keuangan parpol yang transparan serta akuntabel," tandasnya.
(ega/elz)

sumur nya nih http://news.detik.com/berita/3050170...gi-partai-lain

boro - boro nyumbang parte, buat makan sehari2 aja dah susah, kalo pun ane banyak duit mending nyumbang ke korban bencana alam deh,,, Ampuun deh apa sih yang ada di otak mereka semua tega2nya minta sumbangan ke rakya ckckckck