Merdeka.com - Lembaga Reporter Tanpa Batas (RSF) membuat pernyataan tertulis, menyesalkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menunjukkan indikasi tidak pro pada kebebasan pers. Padahal ketika terpilih, Jokowi memberi sinyal akan berpihak pada demokratisasi informasi di Indonesia, khususnya Papua.

Kepala Reporter Tanpa Batas untuk Asia Pasifik, Benjamin Ismail, mengatakan selama setahun terakhir Jokowi gagal memenuhi janji-janjinya di bidang keterbukaan informasi.

"Otoritas keamanan masih sering menekan jurnalis dan janji Jokowi membuka Papua untuk wartawan asing hanyalah ilusi," tulisnya dalam keterangan pers dimuat situs RSF, Selasa (20/10).

RSF menyoroti bahwa harapan Jokowi akan mendukung kebebasan jurnalistik sempat terbersit, ketika tak lama selepas dilantik pada 20 Oktober 2014, dua wartawan Prancis - Valentine Bourrat dan Thomas Dandois - dibebaskan akibat meliput Papua Barat menggunakan visa turis.

Pada 10 Mei lalu, Jokowi pun kembali berjanji membebaskan wartawan asing meliput Papua. Namun baru Maori TV yang diberi izin oleh tentara dan intelijen, dengan topik liputan kehidupan komunitas adat di Papua.

Intimidasi pun kerap diberikan pada fixer atau informan jurnalis asing yang hendak meliput provinsi paling timur Indonesia itu. Awal Oktober, dua orang wartawan lokal di Papua Barat diinterogasi kepolisian. Sebelumnya, Arek Wanimbo, orang yang memandu dua wartawan Prancis sempat ditahan delapan bulan.

Kekerasan terhadap kerja wartawan pun masih terjadi selama setahun Jokowi menjabat. Jurnalis lokal Papua, Abeth You, dari media Tabloid Jubi dipukuli polisi pada 8 Oktober lalu karena meliput unjuk rasa di Jayapura.

Sedangkan dua wartawan Inggris, Rebecca Prosser dan Neil Bonner, diseret ke pengadilan karena merekam reka ulang pembajakan kapal tanker minyak di Selat Malaka.

"Beberapa bulan ke depan kita akan saksikan bersama, apakah posisi Indonesia di era Jokowi bakal anjlok dalam indeks kebebasan pers yang disusun RSF," tulis Benjamin.


sumur


panastak, silahkan serang benjamin ismail