Fadli Zon: Bela Negara Nggak Ada Urgensinya, Prioritas Saat Ini Ekonomi
TS
toruwijaya
Fadli Zon: Bela Negara Nggak Ada Urgensinya, Prioritas Saat Ini Ekonomi
Quote:
Jakarta - Kementerian Pertahanan segera merealisasikan program bela negara yang akan diberlakukan secara nasional. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai program tersebut tidak ada urgensinya untuk saat ini.
"Saya kira sekarang nggak ada urgensinya bela negara, mau bela negara dari apa? Ngurusin asap saja kita nggak bisa," ucap Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Fadli mengatakan, program bela negara adalah gagasan lama yang memang berbeda dengan wajib militer. Namun masih ada beberapa masalah dan kendala jika ingin program itu direalisasikan mulai tahun ini.
"Salah satu kendala dari bela negara itu bagaimana dengan anggaran? dan tujuannya seperti apa? Kurikulumnya seperti apa? Jangan hanya sekadar menguatkan ide tapi tidak jelas. Saya kira yang jadi prioritas saat ini adalah ekonomi," ujar Fadli.
"Bagaimana memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat yang sekarang makin susah, harus fokus ke situ. Kalau nanti kita ada anggaran cukup dengan situasi yang lebih normal, saya kira bisa," imbuh politisi Gerindra itu.
Sebagaimana diketahui, program bela negara itu akan menjadi kurikulum yang akan diperlakukan mulai dari TK-perguruan tinggi, disesuaikan dengan tingkatannya. Di luar kurikulum, bela negara wajib diikuti oleh beragam profesi yang ada di Indonesia.
(bal/erd)
ketika fadli zon bicara dengan waras
menurut saya kalau masih dalam lingkup pertahanan negara buat saya dana sebesar itu (500 trilyun) lebih baik untuk modernisasi alutsista tni dan kesejahteraan anggota tni daripada untuk program indoktrinasi gak jelas macam "program bela negara"
kalau ga ya mending buat pos-pos kementrian lain yang jelas-jelas masih kekuarangan
Spoiler for tambahan artikel, 500t itu asumsi papa tebe:
Butuh Rp 500 Triliun Biaya Bela Negara, TB Hasanuddin: Uangnya Dari Mana?
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Kementerian Pertahanan tidak tergesa-gesa dalam menjalankan program bela negara. Pasalnya, belum ada undang-undang yang mengatur program tersebut.
"Ada parameter kebijakan politik dalam bela negara, lalu siapa bela negara, umur berapa, sistem rekruitmenya, pendidikannya, kurikulumnya, jangan tergesa-gesa nanti menimbulkan salah pikir dan salah tafsirnya. Harus ada UU-nya," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/10/2015).
Ia lalu menjelaskan adanya informasi Kementerian Pertahanan yang akan merekrut 100 juta kader dalam waktu 10 tahun.
Maka dalam lima tahun akan ada 50 juta kader. Bila biaya Rp10 juta setiap pelatihan maka pemerintah harus menyiapkan setidaknya Rp 500 triliun.
"Uangnya dari mana, kalau enggak ada UU-nya enggak bisa. Apakah kita memang sedang dalam keadaan yang urgent? Apalagai Rp 500triliun
ini pemikiran kita mana yang penting dan prioritas mana jadi program negara sangat terbatas," ujarnya.
Namun, Politikus PDI Perjuangan itu menilai penting program bela negara. Dimana dapat dilakukan latihan untuk menghadapi ancaman bencana maupun serangan musuh.
"Tetapi bukan kemudian wajib militer atau membentuk pasukan, sehingga tidak semata-mata dilatih menembak. Tapi melatih kesadaran," tuturnya.
Ia mengingatkan konsep bela negara positif. Hasanuddin mencontohkan saat perang kemerdekaan tidak ada wajib militer namun kesadaran membela negara yang tinggi dari rakyat.
"Kemudian mereka angkat senjata, setelah selesai kembali lagi jadi petani, jadi mahasiswa, pelajar ada yang melanjutkan ke TNI, boleh saja.. Perlu dibedakan bela negara bukan semata menembak," kata Hasanuddin.