Saya merasa kabut asap di Indonesia adalah sebuah fenomena luar biasa, di mana setelah beberapa dekade yang terisi oleh permasalahan kabut asap dan kebakaran hutan, banyak organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah yang masih saja menuding pihak-pihak yang salah dalam permasalahan ini.

Di artikel Jakarta Globe yang terbaru, Presiden Joko Widodo berbicara dengan nada yang cukup “keras” mengenai permasalahan kebakaran dan kabut asap, membebankan kesalahan pada “perusahaan-perusahaan perkebunan yang mengatur kebakaran untuk membersihkan lahan penanaman.” Artikel tersebut juga memasukkan kutipan-kutipan dari beberapa aktivis lingkungan yang menyoroti perusahaan-perusahaan perkebunan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan kebakaran dan kabut ini.
Saya bertanya-tanya, apakah ada yang pernah membaca kajian mengenai penyebab kebakaran hutan dan kabut asap di Indonesia? Sepertinya tidak. Atau mungkin beberapa orang pernah membacanya, tapi mereka cenderung memilih untuk mengacuhkan fakta-fakta dan menegaskan kembali mispersepsi yang lebih terasa nyaman.



Para Petani Skala Kecil

Saya akan mengatakannya sekali lagi untuk orang-orang yang mungkin ingin mendengarnya. Kajian-kajian mengenai kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan dan Sumatra jelas-jelas merujuk pada petani-petani skala kecil serta para pemilik lahan kelas menengah yang cenderung tidak mencuat, ketimbang perusahaan-perusahaan besar sebagai penyebab utama dari kebakaran dan kabut asap.
Sebuah studi yang diterbitkan pada Agustus 2015 di jurnal “Environmental Research Letters” secara jelas menunjukkan bahwa di Sumatra, terdapat 59 persen emisi kebakaran yang berasal dari luar batas konsesi kayu dan kelapa sawit. Kebakaran-kebakaran yang tidak berasal dari konsesi tersebut menghasilkan 62 persen tingkat pemaparan terhadap asap di daerah-daerah khatulistiwa di Asia Tenggara (terutama Singapura dan Malaysia).

Di Kalimantan, kebakaran-kebakaran hutan dan lahan yang berasal dari area non-konsesi memainkan peran yang lebih besar. Kebakaran-kebakaran di luar area konsesi menghasilkan 73 persen dari total seluruh emisi, serta 76 persen dari asap yang mempengaruhi daerah khatulistiwa di Asia Tenggara.

Penemuan-penemuan ini menambah panjang daftar hasil-hasil penemuan yang serupa yang berdasarkan pada sebuah kajian yang lebih mendetail di Riau dan diterbitkan pada “Nature in 2014”. Di Riau, 52 persen dari total area yang terbakar pada tahun 2013 termasuk dalam konsesi. Namun, 60 persen dari area yang terbakar tersebut dikuasai dan digunakan oleh pemilik lahan kelas bawah dan kelas menengah.
Penelitian ilmiah lain dalam kasus penyebab kebakaran hutan di Indonesia menyebutkan, bahkan 15 tahun yang lalu, ketika perusahaan-perusahaan kelapa sawit masih terlibat lebih sering dalam pembakaran lahan, namun komunitas-komunitas pedesaan menjadi penyebab paling dominan dalam kebakaran hutan di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Poin penting dari pemaparan ini adalah, masalah kebakaran dan kabut di Indonesia merupakan sebuah hal yang kompleks dengan beberapa aktor yang masing-masing memiliki peran tersendiri. Hanya terfokus menyalahkan konsesi-konsesi besar (yang mana hal ini dilakukan oleh organisasi-organisasi Pemerintah maupun non-pemerintah), tidak akan berperan besar dalam mengurangi permasalahan tersebut.
Jika Presiden menginginkan “tidak ada lagi kebakaran hutan tahun depan”, maka pemerintahan beliau harus bersikap realistis mengenai isu-isu yang nyata serta bagaimana cara untuk menyikapinya dengan efektif.

Sebuah Pendekatan Baru

Jika Pemerintah Republik Indonesia benar-benar ingin mengurangi permasalahan kebakaran dan kabut, Indonesia harus bisa lebih menerapkan manajemen yang lebih spesifik. Menyiapkan pasukan khusus yang mencari titik sumber api agar mereka bisa mengarahkan helikopter pemadam kebakaran serta aktivitas pembibitan-awan ke arah yang benar hanya menjadi aksi hiasan semata serta tidak akan banyak membantu mengurangi pokok masalah Indonesia, yaitu jutaan orang yang terlibat dalam kebakaran tersebut. Pada pertemuan untuk membahas permasalahan kebakaran yang dihadiri oleh para ahli pada tanggal 25 Agustus, terdapat rekomendasi pergeseran fokus masalah dari membasmi kebakaran (fire-fighting) menjadi pencegahan kebakaran (fire prevention).
Hal pertama yang harus segera dilakukan adalah penegakan hukum, yaitu dengan menyediakan tentara dan polisi, dan melibatkan mereka dalam pencarian oknum-oknum yang membakar lahan secara illegal serta mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap orang-orang tersebut. Jika di dalam hukum tertera bahwa pembakaran adalah hal yang illegal, maka hukumlah para pelakunya – seberapa susah melakukan itu?

Kemudian Anda mengiklankan larangan pembakaran secara luas melalui radio, televisi, surat kabar, media sosial, billboard, pidato umum oleh para gubernur dan kepala daerah, serta banyak hal lainnya. Lalu pastikanlah bahwa masyarakat mengerti bahwa saat ini, pembakaran lahan adalah sebuah pelanggaran hukum yang serius.

Untuk jangka panjang, Sumatra dan Kalimantan mungkin akan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Untuk Sumatra, di mana hampir semua emisi kebakaran dihasilkan oleh lahan gambut, pemerintah harus berhenti memberikan izin konsesi untuk lahan gambut di sekitar pesisir pantai. Seperti argumen saya sebelumnya, pengembangan lahan perkebunan di lahan gambut daerah pesisir pantai adalah hal yang tidak dapat bertahan lama serta dapat menjadi penyebab kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Area lahan gambut ini harus dihutankan kembali dan direstorasi kondisi hidrologinya – hal ini merupakan satu-satunya cara untuk menghindari kebakaran lahan gambut.

Di Kalimantan, di mana pembakaran oleh komunitas-komunitas lokal memainkan peranan yang lebih besar dibanding di Sumatra, fokus masalah harus terpusat di penghentian aktivitas ladang berpindah (di mana biasanya para petani akan membakar ladang setelah selesai ditanam dan tidak bisa digunakan lagi), terutama di lahan gambut. Kembangkan program-program yang kuat untuk mendukung kegiatan agrikultural setempat yang memberikan subsidi pada pengguna lahan yang tidak destruktif, serta menggunakan teknik fertilisasi dan irigasi yang lebih maju dan teratur.

Pada hakikatnya, Indonesia harus segera mengambil resiko sebagai harga dari proses pembangunan, alih-alih hanya berfokus pada keuntungannya saja.

Menghitung Biaya

Kebakaran dan kabut asap, seperti halnya banjir, polusi air, serta meningkatnya temperatur yang dipicu deforestasi dan isu-isu lainnya, telah menyebabkan kerugian jutaan dollar terhadap masyarakat setiap tahun, tetapi sayangnya hal ini jarang menjadi perhatian bagi para pemegang kekuasaan. Menurut Jakarta Globe, dari kebakaran dan kabut asap sendiri, angka kerugian telah mencapai 3,5 juta dollar Amerika beberapa tahun terakhir.

Siapa yang menghitung kerugian dari banjir yang meningkat seiring dengan deforestasi dan telah membuat setengah juta masyarakat pindah akibat hal tersebut di Kalimantan? Adakah yang pernah mencoba untuk mengukur efek peningkatan temperatur akibat kebakaran hutan terhadap perekonomian? Masyarakat banyak mengeluh mengenai panas dari kebakaran serta kabut, hasil panen yang menurun, serta penyakit-penyakit yang timbul akibat fenomena di atas – mereka mengetahui kerugiannya, namun siapa lagi yang mau mendengarkan?
Keberadaan sains mengenai hal ini adalah untuk memberitahu serta menemukan keputusan yang tepat untuk diaplikasikan ke seluruh tingkat pemerintahan demi kebaikan Indonesia sendiri.

Catatan :
*) : Erik Meijaard adalah koordinator ahli konservasi the Borneo Futures initiative.
**) : Naskah dikutip dan diterjemahkan dari The Jakarta Globe, 7 September 2015 (http://jakartaglobe.beritasatu.com/o...-haze-problem/)