Begini Penjelasan Karni Ilyas Soal Kuota Haji yang Disebut Suryadharma Ali

Jakarta - Nama Karni Ilyas juga ikut disebut mantan Menteri Agama Suryadharma Ali saat membacakan nota keberatan (eksepsi) mengenai sisa kuota haji nasional. Karni menegaskan, 2 sisa kuota yang diminta ke Suryadharma saat menjabat Menag tahun 2012 diperuntukan untuk pensiunan guru di kampung halamannya.

"Saya pernah minta tolong SDA untuk seorang pensiunan guru SD dan MTS, yang usianya sudah uzur di Desa Balingka Kecamatan IV Kota, Kabupaten Agam, Sumbar," kata Karni saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2015).

Saat itu pensiunan guru yang bernama Amir sudah berusia 84 tahun. Amir menurut Karni merupakan pensiunan guru yang sudah disegani masyarakat desa tempat tinggalnya.

"Saya bantu dengan minta sisa kuota di Kemenag, dasar saya hanya amal dan kemanusiaan serta sesuai peraturan," tegas Karni.

Selain itu, Amir juga sudah melunasi pembayaran ibadah haji dengan Lunas. "Mereka sudah membayar OBH dengan lunas, tapi gilirannya masih lama. Ia bukan keluarga saya, hanya sekampung," tutur pemimpin redaksi tvOne ini.

(Baca juga: Bantah Utak Atik Kuota Haji, ini Pembelaan Suryadharma Termasuk Soal Kiswah)

Sementara itu Megawati Soekarnoputri yang ikut disebut Suryadharma menggunakan sisa kuota haji nasional sebanyak 50 orang menolak berkomentar saat ditanya wartawan di Galeri Nasional Indonesia, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Kader PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari memberi penjelasan soal sisa kuota haji. Dia menyebut Mega mendapat undangan dari Menag saat itu Suryadharma.

"Ibu (Mega) itu menghormati hukum. Apapun keputusan hukum pasti akan dihormati. Ibu itu diundang nggak minta. Ibu Mega masa terlibat? Orang undangan kok. Begini loh kalau aku diundang haji aku mau, karena haji ini suatu untuk ibadah. Pasti kesuciannya pasti dijaga, kan asumsinya begitu. Kalau kemudian ada prosedur yang ngga beres. Ini mengejutkan kita semua. Ya kalau kita misalkan diundang, kalau itu korupsi ya nggak bakal mau, begitu loh ekstrimnya. Karena Beliau (Mega) diundang Pak Menteri (Menag saat itu Suryadharma, red), ya merasa terhormat," tutur Eva kepada wartawan.

Sedangkan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Djamil saat dikonfirmasi terpisah menyebut sisa kuota nasional sudah tidak berlaku saat ini.

"Tidak ada itu sisa kuota nasional karena kuota sudah habis di tingkat provinsi. Tata cara pelunasan sekarang saya tuntaskan di provinsi, kalau provinsi tertentu masih belum habis maka akan diisi oleh jemaah dari provinsi yang bersangkutan," kata Abdul Djamil melalui pesan singkatnya kepada detikcom.

(Baca juga: Menag Lukman: Ini Aturan Penggunaan Sisa Kuota Haji)

Menurut Abdul, pengembalian kuota ke provinsi sudah tepat. "Itu memang haknya provinsi kuotanya. kalau kita tarik ke Jakarta akan rawan," katanya.

Saat ditanya 'kerawanan' yang dimaksud, Adbul menjawab, "pertanyaan digunakan untuk apa itulah kerawanannya," tutur dia

Terkait penyebutan nama-nama dalam eksepsi, KPK masih menunggu proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas penyebutan sejumlah nama oleh Suryadharma.

"Kami secara hukum, tetap harus menunggu sampai putusan SDA berkekuatan tetap. Putusan tetap itu yang nantinya akan menentukan ada tidaknya tanggungjawab pidana atas nama-nama tersebut," kata Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi.

(Baca juga: Kata KPK Soal Mega dan Amien Rais yang Disebut SDA Pakai Sisa Kuota Haji)

Indriyanto menegaskan penyebutan nama-nama tidak bisa selalu diartikan turut bertanggungjawab secara hukum sebab butuh alat bukti yang menunjukkan nama-nama yang disebut melakukan penyimpangan.


http://news.detik.com/berita/3013690/begini-penjelasan-karni-ilyas-soal-kuota-haji-yang-disebut-suryadharma-ali